Bukti pengaruh Jokowi masih cukup kuat dalam kekuasaan saat ini bisa dilihat dari terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
Cerita Elida Netti, kuasa hukum Eggi Sudjana, langsung maupun tidak langsung, mengungkapkan hal itu. Bagaimana mudah dan cepatnya terbit SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, setelah sowan ke rumah Jokowi di Solo.
Saat Islah Bahrawi, termasuk Yaqut Cholil Qoumas, mencoba menyeret Jokowi dalam kasus kuota haji yang dihadapinya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, lansung memastikan bahwa Jokowi tak terlibat.
Yang diperiksa KPK baru-baru ini adalah mantan Menpora Dito Ariotedjo. Nasib mantan ada kalanya memang begitu, tapi itu bukan Jokowi.
Ahmad Ali yang rumahnya pernah digeledah KPK dan disita uang sekitar Rp2 miliar, tapi saat sudah bergabung dengan PSI dan menjadi Ketua Harian PSI, tak terdengar lagi kabar atau asal-usul tentang penyitaan uang itu sebetulnya terkait apa?
Ini di antara sekelumit bukti yang tampak saja bahwa masih kuatnya pengaruh Jokowi dalam kekuasaan.
Hanya saja, pengaruh Jokowi dalam hal elektoral, apakah bisa dikatakan masih cukup kuat juga? Kalau tidak, kenapa banyak elite NasDem dan PDIP seperti berbondong-bondong hijrah ke PSI?
Apakah karena masih cukup kuatnya pengaruh Jokowi dalam kekuasaan, otomatis pengaruh elektoralnya juga cukup kuat? Bisa jadi juga begitu.
Tapi, pengaruh kekuasaan dan pengaruh electoral kadang tak bisa selalu sama. Ada, tentu saja ada. Tapi tak langsung otomatis.
Buktinya suara PSI dalam dua kali Pemilu tak naik secara signifikan, kendati sudah menjual juga nama Jokowi. Padahal saat itu Jokowi masih berkuasa dan sedang menjadi Presiden.
Suara PDIP pun sebetulnya juga begitu. Ada atau tak ada Jokowi, suara PDIP sejak dulu juga sudah besar seperti saat ini.
Maka agak berani juga pernyataan Ketum PSI, Kaesang Pangarep, yang ingin menjadi Jawa Tengah sebagai “Kadang Gajah” dan bukan lagi “Kandang Banteng”. Entah apa ukuran yang sedang dipakai Kaesang? Ataukah hanya sekadar semangat tanpa ada perhitungan tersendiri?
Bukti pengaruh elektoral Jokowi masih cukup kuat bisa dilihat dari hasil survei. Memang, sebelum ini, hasil survei dari lembaga survei terkemuka di negeri ini masih menunjukkan tingkat kesukaan yang masih cukup tinggi.
Tapi, bukankah survei itu seperti cuaca yang bisa berubah-ubah alias tidak tetap? Saat ini survei terhadap kepercayaan responden terhadap keaslian ijazah Jokowi sudah menurun tajam. Responden semakin yakin bahwa ijazah Jokowi palsu seperti keyakinan Roy Suryo cs.
Ramai orang berkunjung ke rumah Jokowi, sebetulnya itu tak bisa dijadikan patokan bahwa pengaruh elektoral Jokowi masih cukup kuat. Sebab itu bisa alami bisa tidak, dan tidak menunjukkan suatu gejala yang bisa menyimpulkan keseluruhannya.
Mereka yang berbondong-bondong masuk PSI saat ini pastilah menyakini bahwa ijazah Jokowi asli dan Gibran memiliki ijazah SMA asli, tak seperti yang dituduhkan Roy Suryo cs.
Mereka tak sedikit pun yakin, apa yang dialami Jokowi saat ini akan berpengaruh signifikan terhadap elektoral, bahkan bukan mustahil dianggap sebaliknya. Mereka semakin salut dengan kehebatan Jokowi.
Makanya Ahmad Ali yakin sekali, kalau Prabowo melepaskan Gibran, justru akan menjadi petaka buat Prabowo sendiri, bukan terhadap Gibran atau Jokowi, atau PSI.
Memang, pengalaman mengajarkan jangan pernah menganggap remeh Jokowi dalam kondisi apa pun, bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun.
Sekali lawan politik Jokowi menganggap remeh Jokowi, maka biasanya saat itulah awal dari kekalahannya. Makanya Prabowo terlihat sangat berhati-hati untuk menghadapi pengaruh Jokowi dalam kekuasaan dan elektoral sekaligus.
Roy Suryo cs dan pendukungnya, jangan pernah merasa di atas angin, kendati ijazah Jokowi sudah dipastikan palsu sekalipun. Pertarungan belum akan selesai dalam waktu dekat ini.
Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting
