Jakarta, CNN Indonesia —
Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) 2026 yang jatuh setiap 25 Januari kembali menegaskan pesan mendasar bahwa kesehatan masyarakat berawal dari pemenuhan gizi yang seimbang.
Mengusung tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”, HGN tahun ini menekankan pentingnya gizi sebagai kerja berkelanjutan yang membutuhkan dukungan sistem, bukan sekadar kampanye.
Dalam konteks tersebut, PT Hutama Karya (Persero) mengambil peran strategis melalui penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penguat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peran ini dijalankan Hutama Karya sebagai mitra Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus mendukung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan gizi di daerah.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan pemenuhan gizi membutuhkan fasilitas layanan yang tertata dan memadai, untuk mendukung layanan MBG di daerah.
“Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya membangun 80 titik SPPG yang tersebar di tujuh provinsi. Sebarannya meliputi Aceh (4 titik), Sumatra Utara (35 titik), Sumatra Barat (12 titik), Riau (6 titik), Kepulauan Anambas (1 titik), Jambi (15 titik), dan Sumatra Selatan (7 titik),” ujarnya.
Di lapangan, pekerjaan dijalankan paralel dengan pengaturan klaster. Strategi ini membantu memastikan pengadaan material, pergerakan tenaga kerja, dan penggunaan alat lebih efisien pada wilayah yang berjauhan.
Sementara dari segi fasilitas, SPPG dirancang untuk mendukung operasional dapur layanan setiap hari. Pada bangunan utama, spesifikasi menekankan higienitas melalui penggunaan dinding sandwich panel dengan pelapis antibakteri, serta pelapisan stainless steel di area masak.
Sistem tata udara juga disiapkan melalui unit udara masuk dan keluar, termasuk cooker hood, agar sirkulasi ruang kerja terjaga.
HGN 2026 juga memberi konteks yang lebih luas. Peringatan ini berada dalam koordinasi Kementerian Kesehatan sebagai gerakan edukasi publik.
Karena itu, keterlibatan lintas lembaga menjadi penting. Dalam hal ini, sinergi Kemenkes, BGN, Kementerian PU, dan mitra pelaksana seperti Hutama Karya memperlihatkan bahwa layanan gizi tidak berdiri sendiri.
Ada infrastruktur yang harus siap, sebelum layanan bisa berjalan stabil dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, menjadi penting untuk memastikan program gizi nasional berjalan berkelanjutan dan berdampak.
(inh)
