Hal itu diakui Erick Thohir usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Menurut Erick, Komisi X menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran apalagi Kemenpora sedang menggarap program-program besar yang butuh biaya jumbo.
“Kalau dibilang cukup, ya tentu tidak. Pembangunan akademi, pelatnas olimpiade, itu tidak mungkin hanya mengandalkan Rp1,1 triliun,” kata Erick.
Meski begitu, Erick menegaskan pemerintah tidak ingin sekadar mengeluh. Kemenpora, kata dia, justru sedang memutar otak mencari sumber pendanaan lain agar program tetap jalan tanpa mengorbankan kualitas.
Dana tambahan itu dibutuhkan untuk pembangunan akademi olahraga, pusat pelatihan nasional, hingga persiapan cabang olahraga menuju Olimpiade.
Saat ini, pemerintah tengah menggodok skema pendanaan alternatif bersama Presiden dan Menteri Keuangan. Tak menutup kemungkinan, sektor swasta dan pihak lain akan dilibatkan.
“Nanti satu-dua bulan lagi akan kami laporkan ke Komisi X. Program mana saja yang bisa didukung lewat pendanaan di luar APBN,” pungkas Erick.
