Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Sugiono meski dewan perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tanpa melibatkan Palestina dalam struktur board of peace.
Pemerintah menilai tantangan itu bersifat struktural dan harus diimbangi dengan peran aktif negara-negara anggota agar agenda perdamaian tidak bergeser dari tujuan awal.
“Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa board of peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya karena board of peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” kata di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Sugiono menjelaskan, pembentukan board of peace sejak awal memang melibatkan AS atas permintaan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York sebagai langkah realistis untuk membuka ruang dialog.
Menurut dia, Indonesia memilih berperan sebagai penjaga arah agar forum tersebut tidak keluar dari mandat dasarnya, yakni mendorong kemerdekaan Palestina.
