Jakarta, CNN Indonesia —
Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi XI yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1), bersama dua kandidat lainnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, terpilihnya Thomas tidak berkaitan dengan hubungan kekerabatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said, keputusan DPR sepenuhnya didasarkan pada rekam jejak, reputasi, serta kompetensi Thomas di bidang moneter.
“Secara proporsional kita tempatkan dulu seorang Thomas Djiwandono. Beliau ini jadi Wamenkeu karena memang punya reputasi, credibility, kemampuan, dan sebagainya, pasti. Dan melihat latar belakangnya Pak Thomas Djiwandono, dia memang expert-nya sebenarnya kan lebih di moneter daripada di fiskal,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Selasa (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengakui adanya sensitivitas publik terkait hubungan keluarga Thomas dengan Presiden, termasuk kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia.
Namun, ia memastikan sistem kepemimpinan kolektif kolegial di bank sentral serta regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi pagar kuat bagi independensi BI.
“Soal independensi BI dipertanyakan, karena Undang-Undang Bank Indonesia dan P2SK itu sangat ketat mengatur sedemikian rupa tentang independensi, seharusnya publik tidak perlu khawatir. Toh kepemimpinan di sana kolektif kolegial,” kata Said.
Sementara berkaitan dengan tudingan miring mengenai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Said yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) itu menekankan bahwa seseorang tidak bisa memilih garis keturunan keluarganya.
Baginya, yang paling utama dalam pengangkatan jabatan strategis ini adalah masalah kepercayaan dan integritas yang terukur.
“Ini bukan soal KKN. Soal trust. Untuk membangun sesuatu itu kalau tidak ada trust, kita kan akan kerepotan. Yang penting kita punya trust, kemudian terukur, integritasnya terjaga, maka saya pikir itu KKN-nya sudah bisa dilewati,” tegas Said.
Said optimistis kehadiran Thomas akan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas moneter nasional. Ia meyakini kapasitas Thomas sudah teruji selama menjabat di posisi pemerintahan sebelumnya.
“Akan sangat mumpuni di sana. Percaya deh. Saya melihat pemilihan kali ini pada sosok kemampuan Thomas,” ujar Said.
(inh)
