Menurut Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, di tengah konfigurasi politik saat ini, kabinet tidak hanya berfungsi sebagai mesin kerja pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen pengaman stabilitas politik, terutama dalam relasi Presiden dengan parlemen.
“Apalagi ketika Presiden sedang berkepentingan menjaga stabilitas politik di pemerintahannya hari ini. Mungkin beberapa orang berpikir target reshuffle akan menyasar figur-figur seperti Pak Bahlil atau Pak Zulhas. Menurut saya tidak,” kata Nurul kepada RMOL, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia berpandangan, justru keberadaan ketua umum partai politik di dalam kabinet menjadi kunci bagi Presiden untuk mengamankan dukungan parlemen.
Mengakomodasi figur seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono, dinilai sama dengan mengunci stabilitas politik di DPR.
“Kabinet ini berfungsi sebagai instrumen stabilitas politik. Selama elite partai menjadi bagian dari kabinet, potensi oposisi di DPR bisa diredam. Mengakomodasi mereka sama dengan mengamankan parlemen,” ujarnya.
Karena itu, Nurul menilai kecil kemungkinan Presiden akan mengganti menteri yang sekaligus merupakan pimpinan partai politik. Langkah tersebut justru berisiko mengganggu keseimbangan politik dan dukungan parlemen terhadap agenda pemerintah.
“Kalau mengganti menteri yang juga pimpinan partai, risikonya besar karena bisa mengganggu dukungan DPR terhadap kebijakan Presiden. Makanya, yang lebih berpotensi diganti justru politisi dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen,” pungkasnya.
