Founder lembaga survei Kedai KOPI yang akrab disapa Hensat itu memandang, publik terlalu terfokus pada pernyataan Ahok yang viral, padahal substansi perkara justru lebih penting dibedah.
“Saya tuh nanya, ini kasus Kerry ini sebenarnya gimana sih kok Ahok sampai segitunya blak-blakan? Karena publik kebawa rame, padahal yang harus dibedah itu duduk perkaranya, bukan cuma potongan kalimatnya,” kata Hensat kepada wartawan, Kamis, 29 Januari 2026.
Hensat menilai, perhatian publik terhadap kesaksian Ahok memperlihatkan adanya dua lapis peristiwa sekaligus, yakni pernyataan Ahok yang terbuka dan menarik perhatian serta konstruksi perkara Kerry Riza Chalid yang masih menyisakan banyak tanda tanya.
Menurutnya, kasus tersebut membingungkan karena dakwaan jaksa dan bantahan tim pembela Kerry saling bertentangan. Kondisi itu diperparah oleh kesaksian Ahok yang sangat detail hingga akhirnya menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat.
“Case Kerry ini agak membingungkan ya. Dakwaan jaksa versus bantahan tim Kerry bertentangan. Ditambah kesaksian Ahok yang detail, publik makin bingung ini korupsi atau murni bisnis? Arahnya ke mana nih,” ujarnya.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tampil blakblakan saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Di hadapan majelis hakim, Ahok menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama, tidak pernah ada laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada dewan komisaris. Termasuk, kata dia, temuan yang berkaitan dengan sewa kapal yang kini menjadi salah satu pokok perkara dalam persidangan.
Tak hanya menjawab pertanyaan seputar perkara, Ahok justru mendorong jaksa penuntut umum untuk berani naik ke level yang lebih tinggi bila ingin mengungkap kasus ini secara menyeluruh.
Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Bahkan, Ahok menyebut, jika memang ingin membongkar perkara ini secara tuntas, maka pemeriksaan seharusnya juga menyentuh mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga mantan Presiden Joko Widodo.
