Wakapolri dan Ketum Pepabri
JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (Pepabri), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan dukungannya soal kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden.
Hal itu disampaikan di hadapan wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Dedi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan Pepabri. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat transformasi Polri yang berkelanjutan.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” kata Dedi, Kamis (29/1/2026).
Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Langkah tersebut di antaranya dengan penguatan SDM dan pendidikan. Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.
“Transformasi kultural dan etika profesi penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel,” ujarnya.
Selanjutnya, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.
Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian. Transformasi digital percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.
“Penguatan fungsi operasional. Peningkatan kualitas harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat,” ucapnya.
