Negara ini akhirnya menemukan urutan prioritas paling segar dalam sejarah perencanaan pembangunan. Makan dulu, kerja nanti, atau kalau bisa, tidak usah sama sekali.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dengan ketenangan yang hanya dimiliki orang kenyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja.
Bukan lebih penting, jangan salah paham, tetapi lebih mendesak. Sebuah diksi ajaib yang sanggup mengubah logika ekonomi menjadi puisi bebas.
Pernyataan itu disampaikan di Prasasti Economic Forum 2026, SCBD, Jakarta, pada Kamis 29 Januari. Di sana, publik diberi analogi klasik. Jangan beri kail, beri ikan.
Sebab kalau diberi kail, orang keburu mati. Logika ini terdengar manusiawi, mengharukan, dan sangat cocok untuk poster kebijakan, meski lupa satu hal kecil. Setelah ikan habis, orang tetap lapar, dan kail tetap tidak ada.
“Di pelosok desa,” kata beliau, “orang-orang kelaparan.” Kalimat ini sakral, ampuh, dan kebal verifikasi. Pelosok yang mana? Dusun apa? Desa siapa? Kabupaten mana? Provinsi sebelah mana? Apakah “pelosok desa” ini lokasi nyata atau sekadar tempat ghaib, satu habitat dengan “masyarakat kecil” dan “oknum tak bertanggung jawab”?
Aneh rasanya, di negeri dengan kamera lebih banyak dari tiang listrik, tak pernah ada pemberitaan nasional tentang warga mati kelaparan massal. Tak ada breaking news, tak ada liputan langsung, tak ada alamat. Yang ada hanya narasi, dipakai ulang dari podium ke podium.
Jika benar ada warga Indonesia kelaparan, bukan lapar karena telat makan siang, tapi kelaparan sungguhan, maka ini bukan sekadar argumen kebijakan, ini dakwaan moral.
Betapa berdosanya sebuah negara yang mampu menggelar forum ekonomi ber-AC di SCBD, tapi membiarkan warganya mati perlahan di pelosok tanpa nama. Anehnya, negeri ini tak pernah menyatakan darurat kelaparan. Yang darurat justru anggaran dan framing. Yang ada juga, negara nyumbang warga negara lain yang kelaparan.
Sementara itu, fakta yang benar-benar punya alamat justru diabaikan. Pada awal 2026, jumlah pengangguran Indonesia diperkirakan 7,4-7,5 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,8-4,9 persen.
Data ini relatif stabil dibanding Agustus 2025 yang mencatat 7,46 juta pengangguran dengan TPT 4,85 persen menurut BPS. World Economic Forum bahkan menempatkan pengangguran sebagai ancaman ekonomi terbesar Indonesia periode 2026-2028. Tapi tenang, ancaman ini tidak lapar, setidaknya tidak disebut begitu.
Bonus demografi belum optimal, pasar kerja formal melemah, fresh graduate berbaris rapi di gerbang industri yang makin sempit, PHK masih terjadi, otomatisasi dan digitalisasi bekerja tanpa perlu nasi kotak.
Semua ini tercatat rapi oleh BPS, Trading Economics, dan lembaga internasional. Ironisnya, pengangguran inilah yang justru paling berpotensi melahirkan “kelaparan” versi sunyi. Makan sekali sehari, gizi seadanya, anak tumbuh pendek, otak tumbuh pelan, lalu negara heran kenapa SDM tertinggal.
Logika kebijakan pun makin artistik. Lapangan kerja dianggap bisa menunggu, seolah-olah pengangguran hidup dari udara dan motivasi. Negara memberi makan hari ini, tapi menunda pekerjaan yang mencegah kelaparan esok hari. Ini seperti memadamkan api dengan kipas sambil berkata, yang penting sekarang adem.
Lebih menarik lagi, publik masih mengingat janji kampanye Pilpres 2024. Gibran Rakabuming Raka menjanjikan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta green jobs.
Janji ini berbasis hilirisasi, transisi energi, UMKM, dan masa depan hijau. Memasuki awal 2026, realisasinya masih “bertahap”, lima tahun, kata pemerintah. Ekonom skeptis, publik sinis, sebagian menyebutnya nol besar. Tapi tak apa. Janji bisa ditunda, MBG tidak.
Akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang pahit tapi mengenyangkan, negara memilih memberi ikan di negeri yang kolamnya kering, nelayannya menganggur, dan kailnya masih dalam kajian akademik.
Anak-anak diberi makan, orang dewasa diminta sabar. Data pengangguran lengkap diabaikan, narasi kelaparan tanpa alamat dijadikan senjata.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
