Rapat ini digelar tak lama setelah terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Satgas PRR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat yang berlangsung di kompleks Dinas Perkim Aceh pada 28 Desember 2026 ini difokuskan pada klaster infrastruktur, meliputi jalan, jembatan permanen dan bailey, serta infrastruktur sungai, termasuk irigasi, DAS, pengaman sungai dan pantai, hingga sumur bor.
Pertemuan ini menjadi krusial karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran KemenPU, Pemerintah Aceh, DPRA, hingga kepala daerah dari 18 kabupaten/kota terdampak. Fokusnya jelas: infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hingga sistem irigasi.
Safrizal menekankan bahwa akurasi data adalah kunci kecepatan kerja.
“Validasi data sangat penting, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya,” tegas Safrizal, dalam keterangan yang dikutip redaksi di Jakarta, Kamis 29 Januari 2026..
Sekjen Kementerian PU, Wida Nurfaida mengungkapkan komitmen besar pusat dengan usulan anggaran Rp39,49 Triliun untuk Aceh di tahun 2026. Anggaran ini dibarengi dengan mobilisasi masif 1.377 personel dan 1.937 alat berat. Menariknya, pemulihan ini juga melibatkan 30.119 tenaga kerja lokal melalui skema padat karya.
“Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula” terang Wida.
Ia juga menggarisbawahi prinsip utama pembangunan kembali.
“Membangun dengan kondisi lebih baik dari semula (Build Back Better),” katanya.
Berdasarkan data Posko Satgaswil Aceh, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan (67 nasional, 87 provinsi, dan 2.149 kabupaten/kota) serta 1.091 unit jembatan permanen.
Untuk jembatan bailey, tercatat 59 unit, dengan 18 unit telah selesai, 6 unit dalam pengerjaan, dan 35 unit tahap perencanaan.
Infrastruktur sungai meliputi 892 irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, dan 44 sumur bor.
“Dengan hadirnya Satgaswil, rapat tidak boleh berjalan parsial. Semua harus terintegrasi, satu data, dan satu arah. Overlay data, baik long list maupun short list, sangat fundamental untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan,” imbuh Safrizal.
Dalam forum tersebut, muncul apresiasi terhadap Pemerintah Kota Langsa yang dinilai progresif dalam mengambil peran rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya infrastruktur jembatan, melalui kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta.
“Tetapkan prioritas, sinkronkan dan validasi data untuk masuk desk R3P nasional, serta jaga kecepatan kendali waktu. Progres akan terus kami perbarui, termasuk konsolidasi klaster lain, dengan semangat kolaborasi multisektor,” pungkas Safrizal.
