Hal tersebut mengemuka dalam ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026 oleh Warta Ekonomi yang digelar di Parle, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak serta-merta mampu menciptakan kepercayaan publik.
Menurutnya, kepercayaan lahir dari konsistensi, kejujuran, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Teknologi bisa memproses data dengan cepat, AI bisa memprediksi perilaku, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diciptakan oleh teknologi, yaitu kepercayaan,” kata Fifi.
Ia menilai kerja-kerja humas kerap dilakukan di balik layar, namun memiliki peran krusial dalam menjaga reputasi dan menenangkan situasi di tengah ruang publik yang semakin bising.
Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik juga dinilai tidak lagi bisa bersifat satu arah, melainkan harus membuka ruang dialog dan interaksi aktif dengan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Sari Soegondo menyebut derasnya arus informasi digital membuat kepercayaan publik menjadi aset yang semakin bernilai.
Menurutnya, perubahan lanskap media telah menggeser fungsi PR dari sekadar penyampai pesan menjadi penjaga integritas organisasi.
“Kita hidup di zaman ketika informasi tidak lagi bergerak, ia melaju. Dalam hitungan jam, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa menguap begitu saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi memungkinkan PR menjangkau audiens yang lebih spesifik dan interaktif.
Namun, di saat yang sama, misinformasi dan disinformasi juga menjadi tantangan serius yang dapat berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis dan kepercayaan publik.
“Publik tidak hanya menilai apa yang disampaikan oleh sebuah organisasi, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, seberapa konsisten pesannya, dan yang terpenting apakah tindakan organisasi sejalan dengan komunikasinya,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Sari menegaskan bahwa PR tidak boleh dipandang hanya sebagai fungsi komunikasi, melainkan sebagai garda depan dalam menjaga kredibilitas bisnis.
PR dituntut memastikan setiap informasi yang beredar akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong organisasi untuk bersikap transparan dan responsif terhadap kritik publik.
“Kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Nama baik dibangun dengan konsistensi dan komitmen, namun bisa tercoreng hanya dalam sekejap dan tidak mudah untuk dipulihkan kembali,” kata dia.
Mengusung tema Building Trust Through Technology and Transformation, Shaping Credibility and Impact in Public Relations, IPRA 2026 yang diadakan oleh Warta Ekonomi diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan atas keunggulan kinerja PR.
Namun juga mendorong lahirnya standar baru dalam pemanfaatan teknologi komunikasi, penerapan etika dan tata kelola informasi, serta penguatan peran PR sebagai penggerak kepercayaan dan daya saing bisnis.
