Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro usai menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri ASEAN di Kota Cebu, di mana krisis Myanmar menjadi agenda utama.
Ketika ditanya apakah ASEAN mengakui pemilu Myanmar, Lazaro menjawab hingga saat ini ADEAN belum mengakuinya.
“Ya, sampai saat ini. (ASEAN) belum menyetujui tiga fase pemilihan yang telah diselenggarakan,” ujarnya seperti dikutip dari Associated Press, Jumat, 30 Januari 2026.
Penolakan ASEAN ini menjadi hambatan besar bagi upaya junta militer Myanmar untuk memperoleh pengakuan internasional.
Sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021, ASEAN menolak mengakui pemerintahan yang dipimpin militer tersebut. Kudeta itu juga memicu perang saudara berkepanjangan di negara tersebut.
Sebelumnya, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer mengklaim kemenangan dalam pemilu.
Namun, hasil tersebut dinilai telah dapat diprediksi karena partai-partai oposisi utama dikecualikan dan ruang perbedaan pendapat dibatasi secara ketat.
Selain itu, seperempat kursi parlemen secara otomatis dialokasikan untuk militer.
Para pengkritik menyebut pemilu itu tidak bebas dan tidak adil, serta hanya menjadi upaya untuk melegitimasi kekuasaan militer.
Filipina saat ini memegang keketuaan bergilir ASEAN, menggantikan Myanmar yang seharusnya mendapat giliran namun ditangguhkan setelah kudeta.
Selain membahas krisis Myanmar, para menteri ASEAN juga sepakat meningkatkan dialog dengan China terkait sengketa di Laut China Selatan.
