Setidaknya, rakyat tidak kesulitan lagi seperti saat Menkeu dijabat oleh pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Secara makro ekonomi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu berimbang atau surplus alias tidak defisit dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya 5 persen tetapi di atas 6 persen.
Lalu, bagaimana kenyataan yang terjadi? Ternyata tak beda dengan rekan kerjanya di kabinet Merah Putih seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim surplus beras dan tidak impor. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga sama saja perilakunya hanya membuat pernyataan isapan jempol terkait ekonomi cerah, dan postur APBN tetap defisit.
Malah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sesumbar bisa membuat APBN tak defisit tetapi beralasan ekonomi akan semrawut. Bukankah pernyataannya ini saling bertolak belakang dan pepesan kosong?
Pada akhirnya, APBN 2026 juga dirancang defisit sejumlah Rp638,8 triliun atau sebesar 2,48 persen. Memang masih dalam batasan persyaratan Undang-Undang (UU) APBN. Tapi, dengan peningkatan alokasi anggaran lebih besar bagi pemerintah pusat, yaitu Rp3.147,70 triliun atau naik sejumlah Rp142,60 triliun dibandingkan tahun 2025.
Alasan membuat APBN defisit kembali juga kekanak-kanakan dan sedikit “mengancam” dengan kalimat, “kalau enggak, ekonomi kita bisa seperti 1998”. Publik tentu mempertanyakan sikap teknokratik dan profesionalisme Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa atas keahlian yang dimilikinya.
Apalagi telah membuat berbagai pernyataan optimisme di berbagai media akan membuat perekonomian dan rakyat Indonesia kaya bersama. Mengacu pada postur APBN 2026 saja, janji dan pernyataan optimisme itu tidak bisa dianggap sebuah upaya yang serius.
Justru transfer anggaran ke daerahlah yang semakin menyusut menjadi Rp650 triliun dibanding tahun 2025 yang sejumlah Rp919,9 triliun. Bagaimana mungkin pembangunan daerah maju dan rakyat akan sejahtera dan kaya bersama dengan pusat jika alokasi anggarannya dipotong?
Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
