Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai gejolak pasar saham selama dua hari beruntun.
“Kami memonitor atas arahan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat daripada regulasi ataupun apa yang dilakukan oleh MSCI, dan juga dilakukan oleh rating yang lain seperti UBS dan Goldman Sachs,” ujar Airlangga dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi di Kantor BPI Danantara, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026.
Dalam arahannya, Prabowo meminta percepatan proses demutualisasi bursa, penyesuaian aturan free float dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen, hingga peningkatan batas penempatan dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen.
“Ini adalah transformasi struktural, di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat,” kata Airlangga.
Selain itu, kata Airlangga, Prabowo juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI untuk menetapkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
“Dan ini ditargetkan, kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK di bulan Maret ini,” sambungnya.
Selanjutnya, peningkatan penempatan dana pensiun dan asuransi di pasar modal. Menurut Airlangga, regulasi yang baru ini semakin sejalan dengan standar yang digunakan oleh negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan dari pada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut, agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market,” kata Airlangga.
