Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Bachtiar Nasir, menilai sikap tersebut sebagai sinyal menguatnya otonomi strategis negara-negara Teluk dalam menentukan kebijakan keamanan kawasan.
“Keputusan negara-negara Teluk untuk menutup wilayah darat, laut, dan udara mereka dari operasi militer terhadap Iran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan kemandirian strategis kawasan,” ujar Bachtiar Nasir dalam keterangannya, Sabtu, 31 Januari 2026.
Berdasarkan laporan Saudi Press Agency (SPA), pada 27 Januari 2026 Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menyampaikan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan militer terhadap Iran oleh pihak mana pun. Sikap tersebut, menurut Bachtiar, menunjukkan bahwa kepentingan stabilitas kawasan kini ditempatkan di atas tekanan kekuatan eksternal.
Sikap serupa juga ditegaskan oleh Uni Emirat Arab. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri UEA (MoFA UAE) pada 26 Januari 2026, Abu Dhabi menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas dan menolak keterlibatan wilayah nasionalnya dalam eskalasi konflik.
Menurut Bachtiar, keputusan Arab Saudi dan UEA didorong oleh pertimbangan strategis jangka panjang, terutama terkait stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ia menilai langkah tersebut tidak didasarkan pada keberpihakan ideologis terhadap Iran.
“Ini bukan soal membela Iran, tetapi soal melindungi masa depan ekonomi dan stabilitas kawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, eskalasi konflik berpotensi mengganggu agenda transformasi ekonomi negara-negara Teluk, termasuk proyek-proyek besar dalam kerangka Visi 2030. “Perang terbuka akan merusak iklim investasi yang selama ini menjadi fondasi pembangunan mereka,” kata Bachtiar.
Lebih lanjut, Bachtiar menilai penolakan akses wilayah tersebut turut berdampak pada perencanaan militer Amerika Serikat di kawasan. “Tanpa dukungan logistik dari negara-negara Teluk, Amerika Serikat menghadapi dilema operasional yang tidak ringan,” ujarnya.
Bachtiar menegaskan perkembangan geopolitik ini perlu dicermati oleh Indonesia. Menurutnya, perubahan peta kekuatan global menuntut peran yang lebih aktif dari negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Perubahan ini menuntut kepemimpinan dan solidaritas yang lebih nyata dari dunia Islam,” pungkasnya.
