Demikian dikatakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat 30 Januari 2026.
Turut hadir Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh. Safrizal ZA, Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.
“Jangan saling tunggu menunggu, jelang ramadhan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian,” kata Suharyanto, dikutip Minggu 1 Februari 2026.
Sementara itu Kaposwil Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil. Upaya ini selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi ditinggali, juga secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.
“Libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal sehingga mobilisasinya lebih mudah,” kata Safrizal.
Dalam kesempatan tersebut juga terungkap bahwa masih terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu yang masih belum masuk dalam data memperoleh huntara.
Sebagaimana dilaporkan Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, bahwasnya terdapat 111 KK di Desa Rongoh yang masih belum masuk daftar huntara. Dimana sebanyak 53 KK masih tinggal ditenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.
“Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh,” sambung Safrizal.
