Kebijakan ini menjadi langkah reformasi terbesarnya sejak Presiden Nicolas Maduro dan istrinya diculik militer Amerika Serikat awal bulan ini.
“Kami telah memutuskan untuk mendorong undang-undang amnesti umum yang mencakup seluruh periode kekerasan politik dari 1999 hingga saat ini,” ujar Rodriguez, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 1 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Rodriguez dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para hakim, jaksa, menteri, pejabat militer, serta pimpinan pemerintahan lainnya.
Ia menyebut Majelis Nasional akan membahas rancangan undang-undang amnesti itu secara mendesak.
“Semoga undang-undang ini dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh konfrontasi politik yang dipicu oleh kekerasan dan ekstremisme,” kata Rodriguez.
Dalam kesempatan yang sama, Rodriguez juga mengumumkan penutupan El Helicoide, penjara dinas intelijen di Caracas yang selama ini dikenal sebagai lokasi penyiksaan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
Fasilitas tersebut akan dialihfungsikan menjadi pusat olahraga, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar.
Kelompok pembela hak tahanan Foro Penal memperkirakan sebanyak 711 orang masih ditahan di berbagai fasilitas di Venezuela karena aktivitas politik, dengan 183 di antaranya telah dijatuhi hukuman.
