Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang mampu membaca arah zaman sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam dinamika global.
“Banyak tadinya yang salah paham tetapi begitu membaca hasil seminar yang dikemukakan oleh para tokoh, para ulama, dan para pakar, akhirnya oh iya. Ternyata Bapak Presiden future oriented-nya itu dahsyat gitu ya,” ungkapnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Lebih jauh, Menag menilai kebijakan Prabowo melalui Board of Peace memiliki kemiripan historis dengan Perjanjian Hudaibiyah yang ditempuh Rasulullah SAW.
Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dan kaum Quraisy Makkah pada tahun 6 Hijriah yang ditempuh melalui jalur diplomasi saat umat Islam tertahan di Hudaibiyah ketika hendak umrah.
Perjanjian itu sempat diragukan sebagian sahabat karena sejumlah ketentuannya dinilai merugikan, seperti kewajiban kembali ke Madinah tanpa umrah dan pengembalian warga Makkah yang masuk Islam, namun pada akhirnya justru terbukti membawa maslahat besar, membuka ruang dakwah yang lebih luas, serta memperkuat posisi Islam secara strategis.
“Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah. Banyak sekali sahabat yang salah paham tapi setelah melihat hasilnya, Alhamdulillah ini yang terbaik ternyata untuk dunia Islam pada waktu itu ya,” tuturnya.
Ia berharap, melalui doa para ulama dan dukungan masyarakat, kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional.
“Mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa kita karena posisi Indonesia itu kan sekarang ini sangat sangat sangat penting,” pungkas Menag.
