Mahasiswa, dosen, dan karyawan menjalani terlibat dam pelayanan akademik, bimbingan tugas akhir hingga berbagai aktivitas kegiatan secara kondusif.
Ketua Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Malang, Agus Priyono merasa senang karena aktivitas kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) berjalan normal kembali
“Ini menunjukkan kebersamaan antara PPLP-PT PGRI Malang, jajaran rektorat serta civitas akademika lainnya bergandengan tangan dalam mencapai visi misi kampus yakni menjadi perguruan tinggi yang inovatif, kompetitif dan berbasis kearifan lokal,” kata Agus dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia juga menegaskan bahwa dengan adanya pengakuan dari Kemenkum RI yang dipertegas dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Usaha-Kemenkum RI tertanggal 23 Desember 2025 menyatakan bahwa berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum saat ini kepengurusan yang tercatat terakhir dan sah adalah yang mendasar pada Surat Keputusan Nomor: AHU-0001673.AH.01.08. Tahun 2025 tertanggal 19 September 2025 dengan Ketua Drs. Agus Priyono, MM merangkap anggota.
“Dengan demikian, polemik yang terjadi ditubuh PPLP-PT PGRI Malang sudah selesai dan final,” tegasnya.
Oleh karena itu tidak dibenarkan pihak manapun untuk mengklaim PPLP-PT PGRI Malang dengan dalih apapun.
“Untuk itu, PPLP-PT PGRI Malang bersama seluruh civitas akademika bertekad untuk mengantar Unikama pada pintu gerbang kemajuan. Dengan pencapaian visi misi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif yang mampu bersaing dikancah nasional, regional dan internasional,” jelas Agus.
Sementara itu, Rektor Unikama Sudi Dul Aji dalam pernyataannya bahwa civitas akademika Unikama, menyampaikan beberapa pernyataan sikap.
Pertama, kata Aji, civitas akademika menyatakan ketaatan dan kepatuhan penuh kepada PPLP PT PGRI Malang yang sah.
Kedua, civitas akademika menolak dan tidak mengakui setiap bentuk tindakan, keputusan, maupun pengelolaan kampus yang dilakukan oleh pihak mana pun, bahkan tidak memiliki legalitas dan kewenangan yang sah.
