Board of Peace (BoP) tidak memberikan posisi apapun bagi Indonesia. Indonesia tidak menduduki posisi strategis dan penting.
Begitu juga, paling kurang ada 20 negara lainnya yang menyatakan ingin berpartisipasi, dan membayar masing-masing 1 miliar Dolar AS tapi tidak mendapat slot jabatan pada Dewan Eksekutif.
Personel di Dewan Eksekutif BoP yang memegang posisi penting, kendali semua perintah, koordinasi di lapangan dan manajemen harian Dewan diberikan pada orang-orangnya Donald Trump.
Privatisasi personel, sekalipun tokoh profesional berkaliber internasional ini cenderung pro-Zionis Israel, yang kemungkinan besar produk kebijakannya akan merugikan warga Palestina.
Dua wakil yang diharapkan bisa mewakili suara Palestina di Dewan Eksekutif Gaza yaitu Menteri Urusan Strategis Qatar Ali Al-Thawadi dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya baru saja digeser hanya menduduki jabatan penasihat, karena Netanyahu merasa keberatan.
Gedung Putih memasukkan nama baru Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Martin Edelman, seorang pengacara real estate Kota New York sekaligus penasihat pemerintah Uni Emirat Arab sebagai anggota.
Penempatan Susie Wiles sangat strategis guna memperkuat kendali Trump pada jajaran Dewan Eksekutif, yang telah terdaftar lebih dulu, beranggota lengkap Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump dan mantan penasihat Gedung Putih Jared Kushner, serta mantan wakil penasihat keamanan nasional Robert Gabriel.
Di Dewan Eksekutif ini juga duduk para pendonor Partai Republik dan pengusaha Marc Rowan, presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Tidak ketinggalan di Dewan Eksekutif tercatat pengusaha Israel-Siprus Yakir Gabay, yang merupakan sekutu dekat Jared Kushner.
Dua penasihat senior, telah ditunjuk untuk menjalankan strategi dan operasional harian BoP Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum.
Media Israel menyebut Lightstone adalah penasihat senior untuk David Friedman, seorang pembela setia gerakan pemukiman ilegal Israel, ketika ia menjabat sebagai duta besar AS untuk Israel antara tahun 2017 dan 2021.
Lightstone juga merupakan mantan direktur eksekutif Shining Light, sebuah lembaga penggalangan dana AS yang memiliki hubungan dengan sayap kanan Israel. Menurut surat kabar Haaretz, Lightstone juga sangat terlibat dalam pembentukan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang sangat kontroversial.
Dewan Eksekutif Gaza
Dewan Eksekutif Gaza, atau Perwakilan Tinggi Gaza beranggotakan lima pejabat penting antara lain Menteri Urusan Strategis Qatar Ali Al-Thawadi, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Kepala intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Negara Uni Emirat Arab untuk kerja sama internasional Reem Al Hashimy, dan mantan koordinator kemanusiaan PBB Sigrid Kaag.
Mantan utusan PBB Nikolay Mladenov telah diangkat sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza, yang akan bertindak sebagai penghubung utama antara Dewan Eksekutif Gaza dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) – sebuah komite teknokrat yang terdiri dari pejabat Palestina (Fatah) yang bertugas mengelola wilayah tersebut.
Mladenov, mantan menteri pertahanan dan luar negeri Bulgaria (53) ini menjabat sebagai utusan perdamaian Timur Tengah PBB pada tahun 2015-2020, peran yang menjadikannya sering menjadi penengah antara Israel dan Hamas.
Jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur Jenderal Akademi Diplomatik Anwar Gargash di Abu Dhabi, tempat ia saat ini bermarkas. Bersama dengan Edelman, mereka menjadi arsitek yang menjembatani Uni Emirat memasuki normalisasi dengan Israel.
International Stabilization Force (ISF) diberikan pada Jendral Jasper, dari Pentagon AS yang akan mengawasi proses deradikalisasi dan perlucutan senjata Hamas.
Indonesia, Missing link, Apa Posisinya?
Saya mencoba mencari di mana posisi Indonesia dalam struktur Dewan Perdamaian ini. Amat disayangkan, sejauh ini tidak juga ditemukan posisi jabatan untuk Indonesia.
Saya juga sulit memahami bila Menlu Sugiono yang turut hadir di Davos menyaksikan prosesi berdirinya BoP, tidak dapat menjelaskan itu, sementara Indonesia bersedia membayar Rp17 triliun.
Lalu bagaimana Indonesia bisa terlibat dalam proses perdamaian Gaza, sementara di struktur organisasi Dewan Eksekutif Gaza dan juga posisi lain tidak ada?
Dr. Dino Patti Djalal, diplomat senior, mantan Wamenlu RI, dan Founder FPCI Jakarta, dalam dua video klip terakhir di instagramnya menyampaikan kritik tajam dengan pandangan yang mencerahkan menyangkut partisipasi Indonesia dalam BoP ini, sepatutnya tidak tergesa-gesa.
Sebagai sesama mantan korps Pejambon yang bergelut dalam perjalanan politik Luar Negeri RI dan pelaku diplomasi lebih dari 35 tahun, kegusaran, cara pandang yang jernih berikut keberanian Dino Djalal ini patut mendapat apresiasi masyarakat luas.
Apa sebab? Dunia medsos di tengah era post truth ini melahirkan bias disrupsi dimatikannya kepakaran seperti sebutan Dr. Tom Nichols.
Kebebasan berinternet memberi banyak ruang bagi semua orang untuk berlomba memproduksi ceruk opini dan dasar keyakinan, sekalipun tanpa keahlian profesional yang dimilikinya. Pandangan para ahli diserang habis dan dimatikan atas nama kebebasan itu.
Penghormatan dan kredensial pada ahli atau pemegang brevet profesional ditolak pendapatnya semata karena tidak sejalan dengan keyakinan pikiran kelompoknya.
Para penyerang pendapat Dino Djalal adalah para buzzer yang bekerja untuk tuan dan patron ekonominya.
Tanpa pengetahuan komprehensif, mendalami sejarah dan kasusnya, tanpa argumentasi ilmiah serta tanpa pernah berprofesi apapun, para buzzer melompat berkomentar bak seorang diplomat analis, yang punya jam terbang. Seolah bisa punya pengalaman dan keahlian dari dunia yang tak pernah didalaminya.
Semakin gegap gempita, acap kali TV swasta menampilkan narasumber yang sebenarnya tidak selalu kompeten, hanya demi mengejar rating viewers.
Pejabat Istana (KSP misal), seolah hebat, sekalipun tak punya jam terbang dan pengalaman soal diplomasi, lagi-lagi malah diundang berdebat dan dipanggungkan di TV swasta. Jabatan itu tidak memberi legitimasi pengetahuan dan isi materinya.
Acap kali para buzzer ini meracuni kecerdasan dan akal sehat berbasis keilmuan dari para pakar dengan argumen yang dangkal dan irelevan untuk sekadar berbeda dan memojokkan.
Aneka cocokologi variabel partisipasi Indonesia, sekadar mencari pembenaran yang dipaksakan, untuk tuan nya, not for the truth and just the truth.
Dr. Dino Djalal mengungkap bahwa Rp17 triliun itu setara dengan 500 kali pembayaran iuran Indonesia di Sekretariat ASEAN. Itu setara juga dengan 2 juta pembayar pajak dari kelompok kelas menengah.
Rp17 triliun rupiah tu setara dengan 50 kali kontribusi RI di PBB dan jumlah anggaran Kemlu untuk 2 tahun, termasuk guna membiayai 131 perwakilan RI di mancanegara. Termasuk membayar gaji tunjangan pegawainya dan menjalankan program selama 2 tahun.
Benar bahwa membayar sebesar Rp17 triliun untuk menjadi peserta BoP, adalah keputusan yang tergesa-gesa tanpa telaah yang komplit. Indonesia seperti ketakutan ketinggalan kereta.
Coba kita lihat, Israel yang meluluhlantakan Gaza rata dengan tanah. Mengapa justru negara lain, di sini BoP dan bukan Israel yang membayar kompensasi sekaligus menanggung rekonstruksinya?
Logika itu yang harus bisa dijawab. Siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Saya sependapat bahwa banyak ranjau dan jebakan dalam BoP ini, termasuk missing link bagi Indonesia.
Tidak melibatkan pejabat Indonesia duduk menjadi personel terkait dalam dewan tapi membayar Rp17 triliun.
Lalu untuk siapa dan untuk apa ini? Memang sangat merisaukan dan perlu penjelasan lengkap karena setiap negara peserta menggunakan uang pembayar pajak dan negara diwajibkan mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai uang itu, untuk kedua atau kesekian kalinya, justru menghalangi kemerdekaan Palestina.
PLE Priatna
Diplomat, Mantan Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, Alumnus FISIP UI dan Monash University
