Jakarta, CNN Indonesia —
Partai Demokrat menjadi salah satu dari partai politik di DPR saat ini yang suaranya dipertimbangkan terkait wacana mengubah batas parlemen (parliamentary threshold/PT).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan ambang batas parlemen masih diperlukan sebagai bagian dari penyederhanaan partai.
Herman mengakui saat ini partai dan fraksinya masih belum bersikap soal ambang batas parlemen tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Menurut saya urgensinya bahwa ambang batas parlemen ini masih tetap harus ada karena menurut saya ya artinya juga partai dan fraksi kan belum menentukan, menurut saya harus ada karena ini juga bagian dari penyederhanaan partai,” kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/2).
Ia mengatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) besaran ambang batas parlemen hanya harus dibicarakan pembuat undang-undang yakni legislatif bersama eksekutif.
Oleh karena itu, sambungnya, besaran angka ambang batas parlemen nantinya akan menjadi kesepakatan partai-partai di DPR dan pemerintah.
“Kalau dari pemerintah berapa, pemerintah akan mendorong ambang batas, kalau dari DPR kemudian kesepakatannya berapa persen? Nah ini saya kira akan tergambarkan nanti pada waktu kami sudah masuk dalam pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.
Ketentuan ambang batas parlemen akan diatur lewat UU Pemilu. Tahun ini perubahan undang-undang atau RUU tersebut telah masuk ambang prolegnas 2026 untuk dibahas Komisi II DPR.
Meski begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah menghapus ambang batas parlemen empat persen melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK menilai ketentuan itu tidak sejalan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu.
Putusan itu final dan mengikat sehingga DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pemilu.
(yoa/kid)
[Gambas:Video CNN]
