Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mencermati strategi yang digunakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
“Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis tersebut, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-alignment sebagai adaptasi dari prinsip ‘bebas aktif’ yang diatur UU 37/1999,” kata Haris Rusli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Februari 2026.
Haris Rusli menambahkan, UU 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi.
Strategi multi-alignment merupakan adaptasi dari prinsip gerakan non-alignment (non-blok), menempatkan Indonesia secara dinamis dan fleksibel menjalin hubungan dan keselarasan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan global yang terkadang berbeda atau berbenturan satu dengan lainnya.
Haris menjelaskan situasi geopolitik multipolar saat ini berbeda dengan era perang dingin, ketika itu geopolitik membentuk situasi bipolar. Dunia dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari blok barat pengusung kapitalisme liberalisme atau blok timur pengusung komunisme diktator proletariat.
“Adaptasi prinsip non-alignment ke dalam strategi multi-alignment pada dasarnya kita membebaskan diri dari kendala ideologis warisan perang dingin dan hambatan teologis yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa lain. Terkadang halusinasi situasi perang dinging menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri,” jelas Haris.
Strategi multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo menurutnya tepat untuk menjawab situasi geopolitik multipolar.
“Kita semua menyaksikan keadaan dunia saat ini terjebak di dalam persaingan dan polarisasi antara sejumlah negara-negara adidaya militer dan ekonomi (AS, China, Rusia, Uni Eropa). Oleh karena itu, jawaban terhadap situasi multipolar adalah multi-alignment,” urai Haris.
