Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Kemarin Hidayat, dalam kegiatan Outlook Media 2026 bertajuk “Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konetivitas”, di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 5 Februari 2026.
“Sekarang ini yang dihadapi oleh media massa itu kan satu, terjadinya PHK akibat memang revenue yang menurun. Kedua, banyak sekali kemudian peralihan iklan-iklan itu ke medsos,” kata Komarudin.
Selain itu, Komarudin juga mengamati iklan komersial lebih memilih influencer, untuk mem-branding dagangannya ketimbang media massa. Ironisnya, peraturan terkait pajak digital juga belum jelas.
“Ada beberapa konten kreator yang saya juga tidak tahu gimana pajaknya, gimana itu peraturan pajaknya, banyak sekali itu,” kata Komarudin.
Berdasarkan data yang diperolehnya, nilai iklan pada platform-platform digital seperti media sosial, nilainya sangat fantastis.
“Diperkirakan iklan yang beredar tiap tahun itu kurang lebih Rp70 triliun di Indonesia. Sebagian besar itu masuk pada platform yang mengelola, dan media enggak punya daya tawar,” kata Komarudin.
Persoalan yang seperti ini, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, perlu juga untuk dikaji kebenarannya, dan diatasi peraturannya, sehingga kemudian media massa bisa sehat.
Selain itu, Komarudin juga mengusulkan adanya dana bantuan dari pemerintah, untuk mengatasi persoalan ekonomi media massa yang ada di Indonesia.
“Bahkan kami juga sedang memperjuangkan, mengusulkan adanya dana jurnalisme,” pungkas Komarudin.
