Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi prihatin atas Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Depok.
“Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus-menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2).
Pras mengatakan pemerintah telah berupaya menekan potensi korupsi di lingkungan pengadilan dengan menaikkan gaji hakim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, ia menyadari upaya itu memang tak secara langsung menghilangkan praktek kotor di lingkungan pengadilan.
“Tapi bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” ucap dia.
KPK melakukan OTT di lingkungan PN Depok, Jawa Barat atas dugaan perpindahan uang dari pihak swasta ke aparat penegak hukum.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu mengungkap OTT yang menyasar Aparat Penegak Hukum di Depok terkait dengan sengketa lahan.
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hery Supriyono mengatakan ada tiga orang yang diamankan KPK dalam OTT, Kamis (5/2).
“Info yang saya terima ada tiga orang dari PN Depok yaitu wakil, ketua, dan juru sita,” kata Hery Supriyono di Depok, Jumat (6/2).
Namun Hery mengaku belum mengetahui kasus yang menjerat anak buahnya tersebut.
Salah satu yang terjerat ialah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Bambang Setyawan.
“Infonya betul nggih. Saya belum tahu (ada berapa hakim yang ikut ditangkap), yang jelas wakilnya,” kata Hakim Agung yang juga Juru Bicara MA, Yanto kepada wartawan, Jumat (6/2).
(mnf/isn)
[Gambas:Video CNN]
