Pengurus Pusat Pemuda Katolik menginisiasi Sekolah Politik dan Demokrasi Batch 1 melalui Seminar Nasional dan Kick Off yang akan digelar bersama Komda Jawa Timur di Malang pada 7 sampai 8 Februari 2026.
“Saat ini, Indonesia berada pada situasi tantangan strategis di mana Generasi Z dan Milenial menguasai 52-55 persen suara nasional. Namun, kita menghadapi paradoks partisipasi; anak muda sangat peduli pada isu sosial tetapi cenderung apatis terhadap politik formal salah satunya karena hambatan pragmatisme dan politik uang, serta lebih memilih untuk menjadi suporter dari luar lapangan,” kata Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat, 6 Februari 2026.
Lanjut Gusma, POLITIKU dirancang untuk mengisi kekosongan pendidikan politik berkelanjutan bagi kaum muda.
Untuk itu, Gusma menegaskan ke seluruh kader Pemuda Katolik tidak boleh hanya menjadi sasaran kampanye politik, tapi harus bisa bergerak demi kepentingan umum.
“Pemuda Katolik tidak ingin hanya menjadi objek kampanye. Melalui ekosistem POLITIKU, kami membekali kader dengan navigasi politik dan kecakapan teknokratis agar mampu bergerak ‘dari altar ke pasar’. Kita harus memastikan politik dijalankan secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar kekuasaan,” tegasnya.
Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI RD Yohanes Kurnianto Jeharut yang menilai keterlibatan awam Katolik harus diperjuangkan.
“Kaum muda merupakan hadiah demografi yang menentukan masa depan bangsa dan kualitas demokrasi ke depan. Karena itu, penyelenggaraan Sekolah Politik dan Demokrasi Pemuda Katolik dipandang sebagai kontribusi nyata dalam pendidikan politik warga. Inisiatif ini diharapkan menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat demokrasi Indonesia agar semakin berkualitas, inklusif, dan berkeadaban,” pungkas Yohanes.
Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik Edi Murdani Sutrisno menegaskan bahwa spiritualitas kader harus hadir dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat.
“Ini merupakan tindak lanjut amanat Rakernas dan Rapimnas 2025. Karena itu, Bidang Politik dan Kepemiluan memastikan nilai moral dan etika publik benar-benar menjadi kompas kader saat terlibat maupun mengawal proses demokrasi di ruang publik,” tandasnya.
Nantinya, kegiatan berlangsung di Aula SMA Katolik St Albertus dan Rumah Retret Maria Magdalena Postel dengan mempertemukan kader dari berbagai wilayah di Jawa. Materi yang dibahas seputar literasi politik dan digital, navigasi politik, serta pengawasan partisipatif dengan menghadirkan unsur KWI, akademisi pemilu. Tak lupa, acara juga direncanakan dihadiri Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, sejumlah tokoh, serta Vikaris Jenderal Keuskupan.
