Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal nasional. Ia menilai langkah tersebut mendesak untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan global yang terus meningkat terhadap perekonomian Indonesia.
Said menyoroti sentimen negatif yang belakangan membayangi pasar keuangan domestik. Setelah MSCI menuding adanya praktik tidak sehat di pasar saham yang memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Goldman Sachs turut menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight dengan alasan meningkatnya risiko investabilitas.
Tekanan berlanjut ketika Moody’s Investors Service merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative. Moody’s menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan telah melemahkan efektivitas kebijakan ekonomi serta kualitas tata kelola pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan, lembaga pemeringkat tersebut juga memberi perhatian khusus pada tata kelola Danantara, prioritas investasi, serta sumber pendanaannya.
Dalam waktu dekat, pasar juga menantikan laporan FTSE Russell, anak usaha London Stock Exchange, yang akan merilis outlook pasar saham dan ekonomi Indonesia.
“Benang merah dari berbagai koreksi lembaga internasional itu adalah persoalan tata kelola, baik di pasar modal, kebijakan fiskal, maupun pengelolaan lembaga seperti Danantara,” kata Said dalam keterangannya.
Ia mengingatkan, sorotan terhadap Indonesia sejatinya bukan hal baru. Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR) telah lama menyoroti rasio utang pemerintah.
IMF merekomendasikan batas maksimal utang sebesar 150 persen dari pendapatan negara, sementara IDR di angka 167 persen. Namun, rasio Indonesia saat ini disebut telah mencapai sekitar 349,9 persen.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperburuk persepsi investor, terutama di pasar obligasi. Data menunjukkan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun, dari sekitar 40 persen empat tahun lalu menjadi hanya 14 persen pada akhir Desember 2025.
IMF juga berulang kali merekomendasikan agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI atas SBN telah melampaui 25 persen dari total yang beredar.
Dorong Reformasi Struktural
Menurut Said, tekanan global ini justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Presiden dinilai memiliki posisi strategis untuk memimpin reformasi struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal.
Di sektor keuangan, khususnya pasar modal, ia mengusulkan sejumlah langkah, antara lain menjaga independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan porsi free float saham hingga minimal 15 persen, memperkuat keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang tegas oleh OJK.
Ia juga mendorong sertifikasi pelaku media sosial di pasar modal serta evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di bursa saham.
“Reformasi ini penting untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tulang punggung pembiayaan APBN,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Said meminta Presiden memimpin restrukturisasi belanja negara untuk menekan pelebaran defisit sekaligus mulai mengurangi beban utang, sejalan dengan rekomendasi IMF dan IDR. Langkah ini juga dinilai penting sebagai mitigasi jika penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami shortfall.
Ia menegaskan program prioritas pemerintah tidak perlu dibatalkan, namun perlu dihitung ulang skema pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya. Pelibatan publik dan para ahli dinilai penting untuk memperkuat fondasi teknokratis kebijakan.
Dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah diakui masih membutuhkan pembiayaan utang. Namun, Said meyakini kepercayaan investor dapat pulih jika reformasi fiskal dijalankan secara kredibel dan dikomunikasikan secara transparan.
“Imbal hasil tinggi bukan solusi jangka panjang, bahkan bisa menjadi bumerang. Kuncinya tetap pada perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi,” tegasnya.
Said juga menyinggung pengungkapan sejumlah kasus fraud oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Menurutnya, hal itu mencerminkan persoalan struktural akibat kewenangan yang terlalu terpusat dan lemahnya pengawasan.
Selain itu, ia meminta Presiden memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan peran Danantara. Tujuan utama Danantara untuk menggerakkan sektor riil, mendorong industrialisasi, dan membuka lapangan kerja perlu ditegaskan. Di sisi lain, peran Danantara sebagai hedge fund yang bersumber dari dana publik perlu diberi batasan yang jelas.
“Jika langkah-langkah ini dikomunikasikan secara terbuka dan konsisten kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan arah perbaikan tata kelola nasional akan semakin kuat,” pungkas Said.
(ory/ory)
[Gambas:Video CNN]
