Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta.
“Dengan ekosistem yang kuat dan kredibel, pasar karbon dapat menarik aliran modal global untuk mendukung penurunan emisi karbon dan transisi energi nasional,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu 7 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan investasi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekaligus transformasi energi sangat besar, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, kata Wakil Ketua Umum PAN ini, diperlukan skema pembiayaan alternatif yang inovatif dan berkelanjutan.
“Indonesia membutuhkan mobilisasi modal berskala besar untuk transisi energi, industrialisasi hilir, dan pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen penurunan emisi,” tegasnya.
Dia menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan pasar karbon, mulai dari potensi kawasan hutan dan mangrove, pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS), hingga proyek waste to energy.
Dari sisi regulasi, Eddy mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyiapkan kerangka kebijakan perdagangan karbon, khususnya melalui penerbitan Perpres 100 tahun 2025.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola kelas internasional agar pelaku karbon dunia memiliki kepercayaan untuk bertransaksi karbon dengan Indonesia dalam jangka panjang.
“Regulasi sudah tersedia dan peluangnya besar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah internasional agar pasar karbon berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional,” pungkasnya.
