Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat sipil yang melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Audiensi diterima Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan senator asal Papua Barat, Filep Wamafma.
Sementara, beberapa organisasi yang hadir pada kesempatan itu yakni, Amnesty International (AI), Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), YLBHI, KontraS, PGI, hingga Koalisi Solidaritas Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi hari ini kami Amnesty International bersama sejumlah warga dari Papua, menyampaikan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini,” kata Direktur AI Indonesia, Usman Hamid usai audiensi di kompleks parlemen, Senin (9/2).
Usman terutama melaporkan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, mulai dari di Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, hingga Yahukimo.
Secara spesifik, koalisi sipil menyoroti operasi pengerahan aparat, penggunaan helikopter, hingga dugaan penembakan yang menewaskan seorang anak 7 tahun di Distrik Gearek, Kabupuaten Nduga pada Desember 2025 lalu.
“Kami mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, terbuka dan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM di Papua,” kata Usman.
Koalisi, lanjut dia, mengaku prihatin dengan pengerahan aparat yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan keputusan politik di DPR. Menurut Usman, revisi UU TNI membuat pengerahan aparat di Papua kini kian tak terkendali.
Sementara, Direktur Eksekutif YKMPP, Theo Hasegem mengatakan kehadirannya ke DPD untuk mengadukan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Saat ini, kata Theo, sejumlah masyarakat masih mengungsi dan tinggal di hutan tanpa bantuan dari pemerintah. Dia mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Oleh karena itu, ini menjadi atensi betul bagaimana proses penyelesaian proses pelanggaran HAM di Papua itu bisa diselesaikan dan saya berharap bahwa ini ada perhatian full dari pemerintah,” ujar Theo.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai mengakui bahwa penyelesaian konflik di Papua selama ini hanya jalan di tempat. Sejak terlibat dan mendampingi isu Papua mulai 90an, Yorrys menyebut pemerintah belum mengambil langkah konkret.
“Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret,” ujar dia.
Di era Presiden Joko Widodo, kata Yorrys, meski isu penyelesaian konflik Papua kian diberikan akses yang luas, namun konfliknya tak kunjung reda. Bahkan, dia mengaku kesulitan untuk bertemu Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden.
“Selama 10 tahun kita minta waktu, tidak pernah, sampai beliau mengakhiri masa jabatan beliau,” katanya.
Di sisi lain, Yorrys menyebut isu HAM di era Jokowi juga tak kunjung selesai. Padahal, ia menjadi satu-satunya Presiden yang 17 kali berkunjung ke Papua.
“Pra dan pasca beliau datang ke Papua, eskalasi kekerasan tinggi terus dan akhir-akhirnya sampai dengan Amnesty kan yang memberikan ekspose di periode beliau bahwa angka pelanggaran HAM terbesar ada di Papua,” ujarnya.
(thr/wis)
[Gambas:Video CNN]
