Sikap tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Kantor Camat Peusangan, pada Minggu 8 Februari 2026.
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, menyampaikan banyak rumah warga hanyut akibat bencana. Namun, setelah pendataan dan komunikasi berulang dilakukan, penolakan terhadap huntara tetap terjadi.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” kata Marwan dikutip dari RMOLaceh, Selasa 10 Februari 2026.
Keuchik Raya Dagang, Mustafa, juga menyatakan penolakan warga karena rencana pembangunan huntara dilakukan secara terpusat di kecamatan, bukan di gampong asal. Sebagian warga bahkan memilih membersihkan rumah yang terendam lumpur dibandingkan pindah ke hunian sementara.
Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, turut menyampaikan aspirasi serupa. Warganya meminta hunian tetap meski belum ada kepastian waktu pembangunan dari pemerintah.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, membenarkan temuan tersebut berdasarkan survei dan wawancara langsung di lapangan.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” kata Yan.
Namun, pembangunan hunian tetap belum dapat segera dilakukan karena masih menunggu proses validasi data. Dari 3.266 usulan Pemerintah Kabupaten Bireuen, BNPB masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian.
“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Yan.
