BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 (y-on-y) mencapai 5,39 persen. Sementara itu, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD 5.083,4.
“PKS tentu mengapresiasi kinerja perekonomian nasional tahun 2025 yang tumbuh 5,11 persen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kita juga perlu memberikan catatan penting,” ujar Handi Risza dalam keterangannya, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menekankan capaian tersebut masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 sebesar 5,2 persen, sehingga menunjukkan bahwa kinerja ekonomi nasional belum sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi produksi, Handi menjelaskan bahwa penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berasal dari Industri Pengolahan (1,07 persen), Perdagangan (0,72 persen), Pertanian (0,60 persen), serta Informasi dan Komunikasi (0,56 persen).
Kondisi ini didorong oleh membaiknya kinerja industri berbasis ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.
Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (2,62 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,58 persen.
Peningkatan ini dipicu oleh membaiknya mobilitas masyarakat yang berdampak pada kenaikan belanja makan-minum, transportasi, dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan.
Namun demikian, Handi menilai bahwa akselerasi ekonomi pada akhir 2025 lebih banyak ditopang oleh stimulus dan faktor musiman, bukan oleh perbaikan struktural yang berkelanjutan.
Pemerintah, kata dia, menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp16,23 triliun pada kuartal IV-2025 yang membantu menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.
“Pada saat yang sama, kita justru melihat pasar tenaga kerja yang cenderung lesu, angka PHK yang cukup tinggi, aktivitas dan kunjungan pariwisata yang lebih rendah, serta penerimaan pajak yang menurun hingga akhir tahun 2025,” ungkapnya.
Menurut Handi, pertumbuhan ekonomi 5,11 persen tersebut masih jauh dari jalur yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Oleh karena itu, PKS menilai tahun 2026 harus menjadi momentum dimulainya transformasi struktural ekonomi yang serius dan terarah.
“Kuncinya adalah penciptaan lapangan kerja yang riil dan berkualitas, bukan yang bersifat informal. Pemulihan daya beli kelas menengah hanya bisa dicapai melalui penciptaan pekerjaan berbasis produktivitas,” tegasnya.
Ia menambahkan strategi tersebut tidak dapat dilepaskan dari penguatan investasi di sektor manufaktur bernilai tambah tinggi (productivity-driven), bukan sekadar investasi yang bersifat masukan atau input-driven.
“Tanpa perubahan arah kebijakan yang fokus pada industrialisasi bernilai tambah dan penciptaan lapangan kerja produktif, target pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi angka di atas kertas,” pungkas Handi Risza.
