Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Podcast Madilog melalui kanal Youtube Forum Keadilan TV dikutip pada Senin, 9 Februari 2026.
“Ada yang bicara begini; ‘tidak ada reformasi kalau tidak ada pergantian Kapolri’. Itu masyarakat yang bilang. Kalau Komisi Percepatan Reformasi sama sekali tidak menyinggung pergantian, karena itu tidak boleh. Ini kan kita membuat kebijakan, bukan mengganti orang,” ujar Mahfud.
Manta Menko Polhukam itu memastikan, pembahasan dalam Tim Percepatan Reformasi Polri hanya membuat draf usulan kebijakan, untuk dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai perbaikan institusi Polri.
“Cuma kita membuat rambu-rambu, mengusulkan bahwa Kapolri itu diangkat untuk dua tahun, kalau masih diperlukan diperpanjang menjadi 3 tahun, agar sirkulasinya berjalan normal, dan orang tidak jenuh juga,” ucapnya menyebut salah satu poin usulan Tim Percepatan Reformasi Polri terkait masa jabatan Kapolri.
Namun, mantan Cawapres 2024 ini juga memastikan wacana terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bukan datang dari Tim Percepatan Reformasi Polri.
“Kalau urusan aspirasi masyarakat, bahwa tidak ada reformasi kalau tidak ada pergantian Kapolri, kami sama sekali tidak menyinggung itu, karena itu kan urusan Presiden dan urusan politik di masyarakat,” jelas Mahfud.
“Kalau presiden mau diganti atau tidak itu silakan saja, Komisi Reformasi sama sekali nggak bicara,” tandasnya.
