Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2026 senilai Rp3.103.018.430.000 atau Rp3,1 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (10/9).
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usul penambahan anggaran itu akan digunakan untuk optimalisasi pelayanan haji 2027.
“Adapun kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 sebesar Rp3.103.018.430.000,” ujar Dahnil salam rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan usul kenaikan anggaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan.
Beberapa di antaranya seperti kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kebutuhan belanja pegawai, belanja perkantoran, dan operasional di tingkat pusat, tingkat daerah, maupun di Arab Saudi.
Menurut Irfan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada 23 Januari 2026. Penambahan anggaran itu mendesak karena persiapan pelaksanaan ibadah haji 2027 harus dimulai dari tahun ini.
Pada 2026, Kementerian Haji mendapat alokasi anggaran rupiah murni sebesar Rp2,5 triliun. Namun, jumlah itu tak cukup untuk sejumlah program strategis kementerian.
“Timeline penyelenggaraan haji yang semakin maju sehingga sebagian besar persiapan haji tahun 2027 sudah harus dimulai pada tahun 2026,” katanya.
Tak hanya itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan haji 2026 yang persiapannya harus rampung pada tiga bulan pertama 2026. Persiapan tersebut mulai dari pelatihan petugas, kontrak konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan.
“Dengan demikian, kekurangan anggaran tahun 2026 tidak hanya berisiko terhadap penyelenggaraan haji tahun berjalan, tetapi juga menimbulkan dampak berantai terhadap penyelenggaraan haji tahun berikutnya,” ujarnya.
(thr/isn)
[Gambas:Video CNN]
