Kehadiran media sosial (medsos) dan platform digital bukan lagi sekadar saluran distribusi informasi, namun telah menjelma menjadi aktor utama dalam menentukan apa yang dilihat, dibaca, bahkan dipercaya publik.
Perubahan ini pun berlangsung senyap, namun dampaknya semakin masif dan dirasakan semua elemen masyarakat.
Fenomena podcast di YouTube menjadi contoh yang paling nyata. Melalui format yang sederhana, bermodalkan kamera, mikrofon, alat alat lainnya, termasuk narasumber. Dan usai kemudian diunggah ke platform digital, hasilnya konten ini mampu menarik puluhan bahkan ribuan penonton.
Mayoritas pembuatanya tak lagi ditentukan oleh kedalaman materi atau akurasi. Tapi oleh daya tarik personal, kontroversi, isu viral dan kemampuan memancing emosi.
Kehadiran podcast ini secara perlahan mampu menggeser peran jurnalis — terutama televisi yang bekerja melalui proses yang panjang. Baik peliputan di lapangan, penyuntingan visual, verifikasi data, hingga penayangan di ruang redaksi dengan berpegang pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Di sisi lain, para YouTuber pun dalam pembuat konten umumnya tidak terikat pada tanggung jawab etik sebagaimana yang dimiliki wartawan.
Medsos dan Perubahan Ekosistem Informasi
Belum selesai persoalan podcast, ledakan pengguna media sosial kian mempercepat perubahan saluran informasi. TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan platform lain kini digunakan hampir di semua lapisan usia — bahkan anak-anak sekolah dasar. Medsos pun menjelma menjadi sumber utama informasi harian, mampu menggeser peran media mainstream.
Kondisi ini kian meredupkan pamor dan eksistensi wartawan, baik di media online, radio, terlebih media cetak. Konten singkat, visual, dan emosional, itu jauh lebih mudah dikonsumsi dibanding liputan mendalam yang membutuhkan waktu, energi, dan disiplin verifikasi.
Akibatnya banjir informasi instan ini menandai perubahan total ekosistem informasi yang tak sepenuhnya lagi berada dalam kendali pers.
Padahal, kerja jurnalistik dibangun melalui proses berjenjang. Mulai dari peliputan, verifikasi, penyuntingan, hingga publikasi. Tujuannya jelas, untuk menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, mencegah hoaks, dan mengedukasi masyarakat.
Namun di era digital, proses ini kerap dianggap lambat, tidak praktis, dan kalah cepat dibanding arus media sosial. Publik pun lebih sering mengedepankan kuantitas ketimbang kualitas.
Algoritma Gantikan Gatekeeper
Kehadiran content creator dan influencer juga mempercepat perubahan tersebut. Penyebaran informasi tidak lagi harus melewati ruang redaksi.
Melalui kehadiran tim kecil, bahkan individu, beragam konten dapat diproduksi dalam jumlah besar. Orientasinya bukan lagi pada kepentingan publik, tapi mengikuti selera algoritma Google dan platform digital lainnya.
Akibatnya, siapa pun kini bisa berperan sebagai “wartawan”, tanpa harus melakukan cek dan ricek, fakta di lapangan, koreksi, maupun tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Peran gatekeeper (penjaga arus informasi) yang dulu dipegang dan dikuasai media arus utama, kini perlahan lahan sudah digantikan oleh algoritma.
Algoritma sendiri tidak pernah menilai benar atau salah. Atau pun menyaring kepentingan publik. Ia hanya menghitung klik, like, share, dan durasi tontonan.
Akibatnya informasi yang viral menjadi lebih mendominasi ketimbang berita yang dibuat wartawan secara benar dan profesional. Pada akhirnya kebenaran kerap kalah oleh sensasi dan keadaan. Tak ubah seperti fenomena no viral, no justice!.
Bukan hanya itu, ketergantungan publik terhadap medsos semakin menguatkan permasalahan jurnalis.
Koran dan televisi tak lagi menjadi rujukan utama. Apa yang muncul di linimasa dan hasil pencarian sering dianggap sebagai kebenaran.
Sehingga hal itu tanpa disadari bahwa publik saat ini sedang diarahkan oleh sistem yang tak memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana yang dimiliki pers.
Kehadiran Kecerdasan Buatan
Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi AI kini mampu menulis berita, merangkum peristiwa, membuat video, bahkan menyusun narasi dalam hitungan detik.
Jika tidak disikapi secara kritis, peran wartawan berpotensi tereduksi atau bahkan tersingkir sepenuhnya.
Jika itu terjadi, maka pers sebagai salah satu pilar demokrasi-bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif — hanya akan menjadi catatan sejarah dan kenangan.
Situasi ini pun dapat memicu krisis kepercayaan. Ketika pers dianggap terlalu rumit, kaku terhadap aturan, atau berkompromi dengan kekuasaan, masyarakat akan mencari alternatif. Media sosial pun menjadi pelarian, meski tanpa jaminan kebenaran.
Pers Tidak Mati, tapi Sedang Diuji
Namun, apakah wartawan benar-benar akan tersingkir? Tidak sesederhana itu. Pers tidak sedang mati, tetapi sedang diuji.
Di tengah dominasi algoritma dan menjamurnya medsos, justru nilai-nilai jurnalistik harus diperkuat verifikasi faktual, kedalaman analisis materi, dan keberanian menjaga kebenaran.
Pers juga dituntut lebih adaptif tanpa kehilangan integritas, hadir di platform digital, namun tidak tunduk pada logika viral semata.
Terlebih di tengah maraknya akun-akun bayaran, para buzzer, dan jaringan anonim yang sengaja membentuk opini publik demi kepentingan tertentu, jurnalisme yang beretika menjadi semakin relevan dan dibutuhkan untuk melawan semua itu.
Terakhir, pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang viral, melainkan siapa yang masih mau melaksanakan kode etik jurnalistik secara utuh.
Di situlah masa depan pers ditentukan. Bertahan sebagai penjaga nalar publik atau larut dalam arus algoritma yang dingin dan tanpa nurani.
Di Hari Pers Nasional 2026 ini, refleksi tersebut menjadi catata penting, bukan untuk meratapi keadaan, tapi mempertegas kembali peran pers sebagai pilar demokrasi dan penopang akal sehat publik.
Dengan tetap menjujung tinggi kode etik jurnalistik dan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan mencerdaskan publik. Semoga!
Jejep Falahul Alam
Pengurus PWI Jawa Barat
