Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menyoroti ramainya pemberitaan mengenai rencana pengiriman 5.000 hingga 8.000 tentara Indonesia ke Gaza.
Kabar itu tidak hanya ramai di dalam negeri, tetapi juga diberitakan secara masif oleh media Israel. Indonesia disebut-sebut sebagai negara pertama yang akan mengirimkan pasukannya ke wilayah konflik tersebut, sementara TNI AD juga dikabarkan telah melakukan sejumlah persiapan awal.
Sudarnoto mengaitkan pengiriman pasukan tersebut dengan skema International Stabilization Force (ISF) yang berada di bawah kendali Amerika Serikat.
Menurut Sudarnoto, ISF dirancang untuk mendukung pengurangan kekuatan bersenjata di Gaza dan Palestina. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan pelucutan senjata Hamas sebagai sasaran utama.
“Ini, artinya pelucutan senjata Hamas yang selama ini melakukan perlawanan adalah menjadi program penting. Jadi, logikanya jelas, selama ada Hamas dan Hamas bersenjata, maka keamanan wilayah tidak akan terwujud,” tegasnya dalam pernyataan tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam konteks tersebut, ia menilai misi perdamaian melalui skema ISF sangat berbahaya. Apalagi, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan yang jelas berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.
Karena itu, Sudarnoto menekankan Indonesia harus sangat berhati-hati apabila benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak sampai terjebak agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel.
“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza atau Palestina. Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas,” tegasnya.
Sudarnoto menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam kerangka ISF berpotensi merusak reputasi internasional Indonesia sebagai bangsa yang selama ini konsisten membela Palestina.
“Ini tidak boleh terjadi: reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” kata dia.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa jumlah personel yang disiapkan mencapai 8.000, dan akan dikirim ketika sudah ada kesepakatan damai dicapai.
“Kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8.000. Kalau sewaktu-waktu Sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen, itu akan kita lakukan,” ujar Prasetyo usai menghadiri Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Selasa, 10 Februari 2026.
Ketika ditanya apakah sudah ditentukan lokasi penempatan pasukan, Mensesneg menjawab bahwa hingga kini Indonesia masih menunggu kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat perundingan.
“Belum. Kita baru mempersiapkan diri,” pungkasnya.
