Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap lebih dari 55 persen dari sekitar 280 juta total penduduk Indonesia menerima subsidi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Ini juga disampaikan karena memberikan gambaran yang lengkap bahwa 55 persen lebih penduduk kita sebenarnya disubsidi oleh pemerintah,” ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Rabu (11/2).
Budi mengatakan, dari jumlah itu, per 2026, sebanyak 96,5 juta di antaranya mendapat subsidi penuh dari APBN melalui program penerima bantuan iuran (PBI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, ada sekitar 47 juta penduduk yang menerima subsidi penuh dari pemerintah daerah melalui program BPJS Kesehatan kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Selain penerima subsidi penuh, Budi mengungkap ada pula sekitar 12,9 juta yang menerima subsidi sebagian. Rinciannya, dari sekitar iuran Rp42 ribu, sekitar Rp7 ribu oleh pemerintah pusat dan Rp2 ribu oleh pemerintah daerah.
“Jadi Rp35 ribu tetap dia bayar sendiri,” ujar Budi.
“Jadi ini menggambarkan bahwa pertama kesimpulannya, lebih dari 50 persen dari penduduk kita sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Budi.
Meski begitu, Budi mengungkap bahwa angka kepesertaan JKN terus meningkat. Per 2026, angkanya menjadi 63 juta dari semula 49 juga pada 2025. Kondisi itu disebabkan karena dua hal, yakni karena menunggak iuran dan mutasi kepesertaan.
Khusus kategori kedua, umumnya karena pindah kategori. Namun, mereka tidak melanjutkan pembayaran iuran.
“Misalnya PBI, ada sekitar 16,9 juta yang tidak aktif karena dimutasi keluar dari PBI, pindah ke PBPU mandiri atau kategori lain, sehingga tidak bayar iurannya,” jelas Budi.
(thr/isn)
[Gambas:Video CNN]
