Saat tiba di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026, Purbaya tampak tidak ingin memperpanjang silang pendapat yang sempat mencuat antara dirinya dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono ke ruang publik.
“Ah biar aja,” kata Purbaya saat dimintai tanggapan soal komentar KKP.
Purbaya menegaskan, terlepas dari sumber pendanaan yang disebut berasal dari pinjaman luar negeri, mekanisme pencairan anggaran tetap harus melalui Kementerian Keuangan.
“Nanti kan lewat Menkeu juga,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai permintaan KKP agar dirinya memeriksa data internal, Purbaya secara lugas mengakui bahwa proses pencairan dana memang belum berjalan.
“Memang belum,” ucapnya.
Ia pun menekankan bahwa dalam praktik perencanaan proyek berskala besar, proses pengadaan tidak harus menunggu ketersediaan dana secara penuh sejak awal.
“Memang belum. Tapi kan gini kalau anda punya rencana buat gudak kapal sekian ribu masa nunggu sampe ada dananya dulu. Kan ada dana depannya kan. Itu aja belum keliatan gerakan di depan,” jelasnya.
Lebih jauh, Purbaya memastikan komunikasi tetap berjalan baik dan persoalan dapat diselesaikan secara internal tanpa harus menjadi polemik berkepanjangan.
“Ah gampang. Pak menteri kan sahabat saya juga, gampang,” tandasnya.
Polemik mencuat setelah Purbaya mempertanyakan komitmen KKP dalam merealisasikan belanja pengadaan kapal lantaran belum adanya pesanan yang masuk ke galangan kapal.
Pernyataan itu kemudian dibalas Menteri KKP Trenggono yang menegaskan bahwa pendanaan proyek bersumber dari pinjaman Inggris yang prosesnya masih berjalan.
“Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah dikucurkan?,” tulis Trenggono di akun Instagram resmi @swtrenggono.
