Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, Natthriya Thaweevong, menjelaskan bahwa sebuah komite khusus yang dibentuk perdana menteri tengah meninjau ulang kebijakan visa, termasuk fasilitas bebas visa bagi warga dari 93 negara. Kementeriannya telah menyerahkan hasil kajian yang mendukung pemangkasan masa tinggal tersebut.
Menurut Natthriya, pengurangan ini pada prinsipnya sudah disetujui berbagai lembaga terkait, termasuk Biro Imigrasi. Tujuannya adalah menutup celah yang kerap dimanfaatkan oleh warga asing untuk melakukan aktivitas ilegal di Thailand.
“Rata-rata wisatawan asing hanya tinggal sekitar 21 hari. Jadi perubahan ini seharusnya tidak memengaruhi pariwisata. Jika ingin tinggal lebih dari 30 hari, mereka tetap bisa mengajukan perpanjangan seperti biasa,” ujarnya, dikutip dari Bangkok Post, Kamis 12 Februari 2026.
Skema bebas visa 60 hari sendiri mulai diberlakukan pada pertengahan 2024, di era Perdana Menteri Srettha Thavisin, sebagai upaya mendongkrak pariwisata yang sempat lesu.
Ketua Asosiasi Agen Perjalanan Thailand, Thanapol Cheewarattanaporn, mengatakan pihaknya mendukung rencana tersebut. Ia menilai sebagian kecil wisatawan yang tinggal hingga 60 hari justru kerap menyalahgunakan visa, misalnya untuk menjalankan bisnis ilegal, menjadi pemandu wisata tanpa izin, atau menggunakan skema “nominee business”.
Ia menambahkan, meski awal penerapan bebas visa sempat memicu lonjakan kedatangan, terutama dari China, Taiwan, dan India, tren itu kemudian menurun, dengan mayoritas wisatawan tetap tinggal kurang dari sebulan.
Meski begitu, Thanapol menegaskan pemerintah tetap perlu mempertahankan kebijakan bebas visa karena masih penting untuk menjaga daya saing pariwisata Thailand, apalagi banyak negara lain juga menawarkan fasilitas serupa.
Sejak akhir tahun lalu, Biro Imigrasi Thailand juga telah memperketat pengawasan, khususnya terhadap warga asing yang berulang kali memperpanjang masa tinggal melalui skema bebas visa.
