Industri ini dinilai sebagai sektor strategis yang menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja di seluruh rantai nilai, sehingga membutuhkan kebijakan yang konsisten dan tidak tumpang tindih.
Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan faktor utama bagi keberlangsungan investasi di sektor ini.
“Di sini juga saya perlu menjelaskan, untuk investasi jangan sampai juga mereka tidak mendapat kepastian hukum dan regulasinya juga tidak berganti-ganti,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, dikutip Jumat 13 Februari 2026.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendekatan kebijakan di tingkat daerah dapat memicu ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Kepastian hukum yang tumpang tindih ini juga menyulitkan mereka yang akan investasi, akhirnya mereka wait and see,” katanya.
Menurut Eva, kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan regulasi nasional agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan. Selain itu, pemerintah diminta proaktif merespons isu yang berkembang agar tidak memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi.
“Jika ada isu dari satu perusahaan terkait industri investasi, harus di-counter langsung oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan itu,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi informasi saat terjadi inspeksi atau pemeriksaan perusahaan.
“Harus benar-benar memberikan informasi sesuai dengan apa yang ditemukan,” pungkasnya.
Eva menilai kepastian regulasi, harmonisasi kebijakan, dan komunikasi publik yang akurat merupakan kunci menjaga keberlanjutan industri AMDK sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
