Ketua KPID DKI Jakarta, Ahmad Sulhy menilai perubahan pola konsumsi informasi masyarakat berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi daerah.
Dalam forum koordinasi yang digelar Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Sulhy menyampaikan bahwa penyiaran merupakan bagian dari infrastruktur demokrasi karena menyediakan ruang diskursus publik dan informasi bagi partisipasi warga.
“Media penyiaran di Jakarta pada prinsipnya masih menjalankan fungsi pelayanan publik dan tetap menjadi penyangga demokrasi. Namun, tekanan kompetisi perhatian akibat konvergensi media mempengaruhi karakter sebagian program siaran,” kata Sulhy dalam keterangannya, Jumat 13 Februari 2026.
Menurutnya, program diskursus publik yang seharusnya mendalam tidak jarang dikemas lebih sensasional untuk mempertahankan audiens di tengah kompetisi platform digital.
Ahmad Sulhy menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga penyiaran.
KPID merekomendasikan penguatan literasi media digital masyarakat serta komunikasi intensif dengan lembaga penyiaran untuk mendukung peningkatan kualitas IDI Jakarta.
