Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mewanti-wanti penumpang gelap reformasi Polri yang tengah dilakukan DPR dan pemerintah.
Menurut Habib, para penumpang gelap itu adalah pihak yang mendorong percepatan reformasi Polri, namun justru memiliki agenda pribadi seperti dendam politik pribadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Polri. Mereka adalah oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri. Namun ternyata memiliki agenda lain,” ujar Habib lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (13/2).
Dia berkata, para penumpang gelap itu bisa merupakan para mantan pejabat yang pernah memiliki kewenangan untuk menentukan arah Polri. Namun, ujar Habib, mereka saat itu justru tak melakukan apapun.
Kini, ujar dia, mereka justru kerap mengumbar cerita yang menyudutkan Polri tanpa memiliki data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, narasi yang mereka dengungkan berbeda dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 yakni posisi Polri di bawah Presiden.
“Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja mereka ini mempengaruhi sebagian masyarakat. Sehingga menyuarakan hal yang sama,” ujar Habib.
Dia menilai, narasi itu bisa memperlemah Polri sekaligus pemerintahan Presiden Prabowo. Habib memahami penumpang gelap atau oknum bisa ada di semua institusi.
“Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan reformasi Polri harus terus kita kawal agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR 7 Tahun 2000,” kata Habib.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya bicara blak-blakan soal wacana untuk mengubah posisi Polri menjadi di bawah kementerian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/1).
Listyo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa wacana itu tak main-main. Dia mengaku bahkan sempat menerima pesan berisi tawaran untuk menjadi menteri kepolisian.
Dia akan tetapi tak mengungkap pihak yang menawari posisi itu.
Listyo menegaskan bahwa posisi Polri untuk tetap di bawah Presiden merupakan harga mati. Dia bahkan telah menginstruksikan anak buahnya bahwa posisi Polri tetap di bawah Presiden harus tetap diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.
“Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” ujar Listyo dalam rapat.
(fra/thr/fra)
[Gambas:Video CNN]
