Kopdes Merah Putih mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang diprediksi melesat 11–12%. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di seluruh Indonesia. Langkah ini diproyeksikan dapat menyerap sekitar 1,6 juta tenaga kerja langsung dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang diprediksi melesat 11–12%.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, setiap koperasi diperkirakan menyerap rata-rata 20 pekerja langsung. Jika seluruh target koperasi terbentuk, maka dampak penciptaan lapangan kerja akan signifikan, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung dari sektor mitra seperti petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terhubung dalam ekosistem koperasi.
“Jadi kalau 80 ribu terbangun, dia akan menyerap tenaga kerja langsung kira-kira 1,6 juta. Belum mitra-mitra yang tidak langsung. Mitra itu yang tadi, ada peternak ayam, ada petani sayur, petani buah dan lain sebagainya. Juga mitra dengan UMKM dan lain-lain,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, Kopdes dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat. Dengan peran tersebut, koperasi akan menampung komoditas warga ketika harga pasar rendah atau distribusi tersendat, sehingga produsen desa memiliki kepastian pembeli dan pendapatan lebih stabil.
Pemerintah menargetkan pada 2026 sebanyak 30.008 koperasi desa dan kelurahan sudah selesai dibangun dan beroperasi. Program ini juga diarahkan untuk memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini membuat harga di tingkat produsen rendah tetapi mahal di konsumen.
“Nanti Koperasi Desa Merah Putih, ini juga akan memotong rantai pasok. Semisal yang biasanya petani pendapatannya kecil, tapi dia membayar dengan harga yang lebih tinggi, karena dari produsen, ke distributor, ke agen, ke pengecer. Jadi rantai pasok yang panjang,” sambung Zulhas.
Selain menyerap tenaga kerja, koperasi desa juga akan berperan sebagai pemasok kebutuhan program layanan gizi nasional. Skema itu diharapkan memperkuat perputaran ekonomi lokal sekaligus memastikan program pemerintah berbasis pasokan dari produksi masyarakat desa.
