Tentara kitakan banyak, masa’ tak mampu menaklukan kelompok kecil itu? Saya butuh riset untuk menuliskan ini.
Indonesia bangga. Memang pantas bangga. Pada 2026, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 13 dunia dengan Power Index 0,2582. Jumlah personel aktif sekitar 404.500 pada 2023.
Modernisasi berjalan. Drone diterbangkan. Operasi digelar. Satgas Damai Cartenz, Operasi Habema, patroli intensif di pegunungan. Secara angka dan logika militer konvensional, ini adalah raksasa.
Tapi lalu muncul pertanyaan yang menggelitik, bahkan bagi pembaca yang baru sadar ada konflik panjang di timur Indonesia. Jika tentara kita ranking 13 dunia, kenapa konflik bersenjata di Papua tak kunjung tuntas?
Mari kita buka arsip sejarahnya. Konflik ini bukan lahir kemarin sore. Ia berakar sejak 1962, ketika Papua diserahkan melalui Perjanjian New York. Lalu 1969 digelar “Act of Free Choice”.
Nama yang terdengar demokratis itu faktanya hanya melibatkan 1.026 perwakilan yang dipilih untuk menentukan nasib jutaan orang Papua. Bukan satu orang satu suara. Sejak saat itu, bagi sebagian orang Papua, luka sejarah itu tidak pernah benar-benar sembuh.
Tahun 1963, Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri. Awalnya bercampur idealisme, spiritualitas cargoism, dan tuntutan identitas.
Namun seiring waktu, gerakan berubah menjadi perlawanan bersenjata. Kini pemerintah menyebut mereka Kelompok Kriminal Bersenjata, sementara mereka menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Jumlah mereka? Estimasi 2024 berkisar 1.200-1.438 orang.
Bandingkan dengan 404.500 personel aktif TNI. Secara matematis, seharusnya ini pertarungan yang timpang. Tapi realitas di lapangan jauh lebih kompleks dari sekadar hitung-hitungan jumlah.
Sejak 2018, intensitas konflik meningkat. Pada 2021, TPNPB mendeklarasikan “perang” terhadap Indonesia. Serangan terhadap aparat dan proyek pembangunan bertambah. April 2025, 17 penambang emas dieksekusi karena dituduh sebagai informan militer. Pemerintah menetapkan mereka sebagai teroris sejak 2021.
Lalu 11 Februari 2026, dunia kembali menoleh. Pesawat Smart Air Cessna Grand Caravan ditembak di Lapangan Terbang Korowai Batu, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot Captain Enggon Erawan dan co-pilot Captain Baskoro Adi Anggoro dieksekusi. Tiga belas penumpang melarikan diri ke hutan.
Diduga pelaku dari Cannibal Battalion dan Semut Merah Battalion di bawah Elkius Kobak, mantan prajurit TNI yang kini memimpin kelompok bersenjata.
Bagaimana kelompok dengan 1.000-an anggota bisa terus bertahan?
Pertama: medan. Pegunungan Papua bukan sekadar lokasi, tapi benteng alam. Hutan lebat, lembah curam, akses terbatas. Ini bukan perang kota. Ini perang gerilya.
Kedua: asimetri konflik. TNI adalah kekuatan konvensional. KKB/TPNPB bergerak dalam unit kecil, menyerang cepat lalu menghilang. Mereka mendapatkan senjata dari rampasan, pembelian lintas batas, bahkan dugaan penjualan ilegal oleh oknum aparat.
Ketiga: faktor sosial-politik. Sejak 2018, 80.000-100.000 orang mengungsi akibat konflik. Pada 2025 saja tercatat 132 korban tewas dalam 85 kasus kekerasan, 77 di antaranya sipil.
Tahun 2024 ada 44 korban sipil (turun dari 63 pada 2023). Di pihak keamanan, 39 tentara dan 17 polisi tewas pada 2023–2025. Sementara 272 anggota TPNPB tewas sepanjang 2021–2025.
Sejak 1963, estimasi korban jiwa mencapai 100.000–300.000 orang Papua. Angka-angka ini menunjukkan konflik bukan sekadar operasi militer. Ia adalah persoalan sejarah, identitas, demografi, dan ekonomi.
Papua kaya sumber daya alam. Tambang Grasberg milik Freeport-McMoRan, Blok Wabu dengan estimasi 8,1 juta ons emas, proyek MIFEE di Merauke. Dari sudut pandang negara, pembangunan dan devisa. Dari sudut pandang kelompok separatis, kolonialisme internal.
Pada Juni 2022, Papua dimekarkan menjadi lima provinsi, yakni Papua (induk), Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, kemudian menjadi enam. Pemerintah menyebutnya percepatan pembangunan. Majelis Rakyat Papua menyebutnya strategi “divide and conquer”.
Lalu muncul spekulasi publik, apakah konflik ini secara tidak langsung mempertahankan kebutuhan ekspansi militer? Ada rencana penambahan 750.000 prajurit hingga 2029, sehingga total bisa mencapai 1,2 juta.
Anggaran TNI disebut hanya sekitar 30 persen berasal dari negara, sisanya dari bisnis internal. Tidak ada bukti konspirasi bahwa konflik “dipelihara”, tetapi pertanyaan itu terus beredar di ruang publik.
Jadi kenapa KKB belum “ditaklukkan”? Karena ini bukan perang biasa. Ini konflik asimetris yang berakar pada sejarah panjang, identitas kolektif, ketimpangan ekonomi, dan luka politik. Tentara bisa unggul di ranking global. Tapi konflik berbasis sejarah dan persepsi ketidakadilan tidak bisa diselesaikan hanya dengan superioritas militer.
So, ranking 13 dunia adalah angka. Papua adalah cerita yang belum selesai.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
