Ketua DPW PPP Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menyebut agenda yang kini berjalan merupakan tindak lanjut arahan DPP, termasuk sosialisasi hasil Mukernas beberapa waktu lalu, serta penataan tahapan menuju 2029.
“Semua sudah disiapkan. Jadwal muscab sudah ditentukan, koordinator wilayah sudah ada. Kami ingin sebelum KPU membuka tahapan pendaftaran, seluruh struktur sudah siap,” tegas Uu, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Minggu, 15 Februari 2026.
Menurut dia, dalam rekrutmen akan diperketat dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ingin lagi sekadar memenuhi kuota caleg tanpa kualitas.
“Kami tidak ingin asal comot calon anggota dewan. Struktur harus kuat dulu, baru bicara target besar,” ujarnya.
Uu menyebut ada tiga alasan utama PPP percaya diri Jawa Barat kembali menjadi lumbung suara. Pertama, rekam jejak elektoral. PPP pernah meraih 11 kursi DPRD Jabar, kemudian 9 kursi, dan saat ini bertahan di 6 kursi.
Kedua, faktor geografis. Jawa Barat dinilai memiliki akses wilayah yang relatif terjangkau dengan infrastruktur memadai, sehingga konsolidasi dan kampanye bisa dilakukan lebih efektif.
Ketiga, faktor sosiologis. Mayoritas masyarakat Jawa Barat yang religius dan berakar pada kultur Sunda dianggap selaras dengan platform PPP sebagai partai Islam.
“Kami pernah di atas. Artinya, secara historis basis itu ada,” tegasnya lagi.
Bahkan ia mengklaim, Soliditas internal juga diklaim mulai menguat, dari tingkat DPC hingga anak ranting. Dalam rapat terbaru, DPC diminta menyerahkan kembali kepengurusan PAC sesuai instruksi sebelumnya, sekaligus mempersiapkan musyawarah cabang di 27 kabupaten/kota yang dibagi dalam lima zona, dimulai 20 Syawal.
Mantan wakil Gubernur Jawa Barat, itu Tak tanggung-tanggung menargetkan, PPP Jabar membidik dua kali lipat kursi DPRD provinsi dari raihan saat ini.
“Sekarang enam kursi. Kami targetkan minimal 12 kursi pada pemilu mendatang,” beber Uu.
Di sisi lain, estafet kaderisasi menjadi perhatian serius. Uu mengakui selama ini pengkaderan sering berhenti pada penanaman ideologi, sementara tugas teknis kepengurusan belum dipahami detail. Ke depan, seluruh pengurus mulai DPW hingga DPC akan mengikuti pendidikan keorganisasian berbasis fungsi.
Sehingga Setiap bidang, mulai dari OKK, bendahara, hingga bidang pemenangan, akan mendapat pembekalan spesifik dengan pemateri kompeten.
“Pengurus harus paham tupoksi, AD/ART, job description. Jangan hanya semangat, tapi tidak tahu tugas,” pungkasnya.
