Langkah itu menuai reaksi keras dari Uni Eropa. Brussels mendesak pemerintah Israel untuk mencabut keputusan tersebut dan memperingatkan adanya eskalasi baru di wilayah pendudukan.
“Hal ini merupakan eskalasi baru setelah adanya langkah-langkah baru-baru ini yang bertujuan untuk memperluas kendali Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat,” ujar juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa, Anouar El Anouni dikutip AFP pada Senin, 16 Februari 2026.
Ia kembali menegaskan sikap Uni Eropa bahwa aneksasi bertentangan dengan hukum internasional, dan meminta Tel Aviv membatalkan keputusan tersebut.
“Kami menegaskan kembali bahwa aneksasi adalah tindakan ilegal menurut hukum internasional. Kami meminta Israel untuk membatalkan keputusan ini,” tegasnya.
Menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel, Kan, ini menjadi langkah pengambilalihan tanah pertama sejak Israel menduduki Tepi Barat pada 1967.
Sejumlah media Israel menyebut kebijakan itu akan difokuskan di Area C, wilayah yang mencakup sekitar 60 persen Tepi Barat dan berada di bawah kendali keamanan militer Israel.
Sebelumnya, kabinet keamanan Israel juga telah menyetujui serangkaian kebijakan lain untuk memperketat kontrol atas wilayah yang dikelola Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo sejak 1990-an.
Kebijakan itu antara lain membuka ruang bagi warga Israel Yahudi membeli tanah di Tepi Barat secara langsung, serta memperluas kewenangan otoritas Israel dalam pengelolaan sejumlah situs keagamaan di wilayah tersebut.
