Makassar, CNN Indonesia —
Komisi I DPR memberikan catatan penting terkait pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, untuk mendukung misi Board of Peace–sebuah kesepakatan kerja sama multilateral yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menegaskan pengiriman pasukan TNI di Gaza hanya untuk kepentingan misi kemanusiaan dan tidak akan ikut dalam agenda Israel yang selama ini mencaplok dan mengagresi wilayah Palesina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi kita rekomendasikan itu hanya membantu di medis dan zipur [zeni tempur], atau rehab-rekon,” kata Syamsul Rizal di kantor PKB Sulsel, Makassar, Selasa (17/2).
Menurut dia yang karib disapa Daeng Ical, ada satu brigade pasukan TNI memang telah menjalani pelatihan untuk menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF), namun penugasan harus dibatasi secara tegas.
“Komisi I sudah mensyaratkan, yang pertama memastikan dulu sebelum pengiriman, apa-apa yang menjadi tugasnya. Jadi ada crossline yang jelas, ada debarkasi, baik wilayah maupun tugas segmen,” ungkapnya.
Politisi PKB tersebut menjelaskan Indonesia terlibat dalam Board Of Peace bersama Amerika Serikat dan sejumlah negara lain harus mendapatkan mandat dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
“Kami meminta adalah merekomendasikan sedapat mungkin memastikan bahwa keberangkatan ini, karena mandat PBB, bukan mandat yang lain saja,” ujarnya.
Daeng Ical menegaskan pasukan TNI yang akan dikirim ke Gaza harus tetap bersikap netral dan tidak terseret dengan kepentingan pihak-pihak terkait, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“Makanya sebelum pengiriman itu sudah dipastikan apa-apa saja tugasnya. Kalau bertentangan dengan prinsip bebas aktif dan visi kita Indonesia, sikap kita Indonesia tidak jadi dikirim. Bahkan presiden juga sudah menegaskan bahwa kalau memang bertentangan kita keluar (dari Board of Peace),” katanya.
Sebelumnya dikabarkan Indonesia akan mulai mengerahkan pasukan ke Jalur Gaza di bawah bendera ISF pada April mendatang.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono mengatakan militer sudah menyiapkan brigade gabungan sebanyak 8.000 personel.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 personel diharapkan siap dikerahkan sebagai tim pendahulu pada April, sisanya akan dikerahkan pada Juni. Namun, Donny menegaskan pengerahan pasukan tetap menunggu keputusan pemerintah dan mekanisme internasional.
“Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza,” kata Donny saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Senin (16/2).
Dia lalu mengatakan rencana pengiriman sekitar 8.000 personel masih dalam tahap persiapan dan menunggu keputusan Presiden RI Prabowo Subianto.
Di internal TNI Rapat Penyiapan Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia yang digelar pada 12 Februari 2026 juga baru sampai tahap menetapkan bahwa pasukan disiapkan dalam format brigade komposit berjumlah 8.000 personel.
Donny lalu menjelaskan sejauh ini timeline yang disusun adalah pemeriksaan kesehatan dan penyiapan administrasi hingga Februari, gelar kesiapan pasukan pada akhir Februari.
“Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026,” ujar dia.
Istilah siap berangkat, lanjut Donny, bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu.
“Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen Rico Ricardo Sirait tak bisa memberi kepastian. Dia meminta publik menunggu hingga pertemuan puncak Dewan Perdamaian (Board of Peace) rampung.
Konferensi tingkat tinggi (KTT) Board of Peace akan digelar di Washington, Amerika Serikat pada 19 Februari. Indonesia menjadi salah satu member organisasi ini dan Presiden Prabowo Subianto sudah mengonfirmasi hadir ke pertemuan tersebut.
“Tunggu ini (kegiatan di BoP) ya,” kata Rico kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/2).
Pengerahan pasukan ISF dari negara-negara termasuk Indonesia menuai sorotan karena tugas mereka mencakup pengawasan hingga pelucutan senjata Hamas. Namun pada akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan pengiriman pasukan Indonesia di bawah naungan ISF bukan dalam rangka misi tempur.
“Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi,” demikian rilis Kemlu, Sabtu (14/2).
Kemlu juga menyatakan pasukan RI tak akan terlibat operasi tempur ataupun konfrontasi dengan pihak bersenjata manapun.
(mir/kid)
[Gambas:Video CNN]
