Pemanggilan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus suap yang melibatkan pejabat pajak dan pihak swasta. Kasus ini disinyalir merupakan mafia pajak yang ditangani KPK.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, selain Erika Agusta, pada Rabu 18 Februari 2026, tim penyidik memanggil Cholid Mawardi selaku PNS.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.
Sebelumnya, dari operasi tangkap tangan alias OTT yang berlangsung sejak Jumat 9 Januari 2026 hingga Sabtu 10 Januari 2026, KPK mengamankan 8 orang, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakut, Heru Tri Noviyanto selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut.
Selanjutnya, Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut, Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak, Pius Suherman selaku Direktur SDM dan PR PT WP, Edy Yulianto selaku staf PT WP, dan Asep selaku pihak swasta lainnya.
Dalam kegiatan OTT itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar. Rincian barang bukti yang diamankan, yakni uang tunai sebesar Rp793 juta, uang tunai sebesar 165 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,16 miliar, dan logam mulia seberat 1,3 kilogram atau senilai Rp3,42 miliar.
Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya KPK menetapkan 5 orang tersangka, yakni Dwi Budi, Agus Syaifudin, Askob Bahtiar, Abdul Kadim Sahbudin, dan Edy Yulianto. Kelimanya langsung dilakukan penahanan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.
