Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri mengungkapkan hal tersebut, saat menjadi narasumber webinar nasional Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), bertajuk “Eksperimen Baru Tata Kelola Pangan: Bulog Dibesarkan, Bapanas Dibubarkan?”.
Ia menjelaskan, RUU Pangan sedang dalam pembahasan dan juga sudah mengundang banyak ahli atau pakar. Salah satu poin pembahasannya, secara kelembagaan kemungkinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur mengingat beberapa alasan
Dia menyebutkan, saat UU Pangan dikeluarkan pada 2012 belum ada Kementerian Koordinator Pangan, padahal fungsinya dengan Bapanas sama-sama sebagai regulator. Namun implementasinya ada di Bulog dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.
“(Alasan) kedua, menteri yang diundang Kepala Badan sekalipun badan itu langsung ke presiden itu tidak digubris,” ungkap Rokhmin dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Februari 2026.
“(Alasan) ketiga, waktu zaman orde baru selain banyak kelemahan, ada juga yang baik ketika Bulog diberikan peran penuh untuk melaksanakan fungsi buffer stok dan buffer price dan kita tahu ternyata cukup ampuh,” sambungnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memandang, fungsi regulator ada di Kemenko Pangan sedangkan operatornya di Bulog, sehingga cakupan komoditas yang dikelola Bulog juga bisa menjadi 9 bahan pokok.
Penguatan Bulog yang seperti itu, menurutnya, mencontoh negara tetangga Indonesia yang kini telah menjadi negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya.
“Mungkin secara gradual kita akan meniru China, ternyata Bulog di China menguasai 70 persen pangan di sana sehingga para mafia pangan tidak bisa main-main,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendorong agar upaya penguatan Bulog diimbangi dengan peleburan Bappenas, sehingga tata kelola pangan nasional bisa menjadi lebih efektif.
“Mungkin kita gradual 20 persen dulu misalnya. Kemudian koordinasi, tupoksi masing-masing lembaga mudah-mudahan lebih baik,” demikian Rokhmin menambahkan.
