Sikap itu disampaikan pejabat diplomatik tertinggi Vatikan, Pietro Parolin dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 18 Februari 2026.
Parolin menilai karakter dewan tersebut tidak sejalan dengan posisi dan peran khas Takhta Suci dalam diplomasi internasional.
“Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus, yang jelas berbeda dengan negara-negara lain,” ujar Parolin.
Lebih lanjut ia menekankan bahwa penyelesaian konflik, termasuk isu Palestina, seharusnya berada di bawah otoritas PBB.
“Salah satu kekhawatiran adalah bahwa di tingkat internasional, PBB-lah yang seharusnya mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang telah kami tekankan,” kata dia.
Paus Leo, Pemimpin Vatikan pertama asal Amerika Serikat yang kerap mengkritik sejumlah kebijakan Trump menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut pada Januari lalu.
Namun, sebagai pemimpin 1,4 miliar umat Katolik dunia, Paus jarang terlibat dalam forum atau dewan politik internasional, meski Vatikan memiliki jaringan diplomatik luas dan berstatus pengamat tetap di PBB.
Board of Peace sendiri merupakan bagian dari rencana Trump terkait Gaza yang melatarbelakangi gencatan senjata rapuh pada Oktober.
Dewan itu awalnya dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara Gaza, sebelum kemudian disebut akan diperluas untuk menangani konflik global, dengan Trump sebagai ketua.
Inisiatif tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi dan pengamat internasional yang menilai mekanisme itu berpotensi menyerupai struktur kolonial serta dapat menggerus peran PBB.
Board of Peace juga disorot karena tidak melibatkan perwakilan Palestina.
Sementara itu, situasi di Gaza tetap memanas. Gencatan senjata dilaporkan berulang kali dilanggar, dan operasi militer Israel disebut telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, memicu krisis kemanusiaan serius.
