Hal itu disampaikan dalam Sidang Pleno XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 15 Februari 2026 lalu.
Menurutnya, swasembada energi harus dipandang sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan langkah berbeda, bukan sekadar target administratif, melainkan rangkaian terobosan konkret.
“Jangan pernah kita bermimpi akan menjadi swasembada energi kalau tidak kita melakukan terobosan. Dan para impor (energi) ini adalah yang mendapatkan manfaat dari ketidakmampuan kita untuk bagaimana mendorong swasembada,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Februari 2026.
Bahlil menyoroti beberapa permasalahan teknis utama di sektor energi, misalnya jumlah sumur minyak bumi yang sudah menua sehingga lifting migas tidak maksimal.
“Sumur-sumur tua ini mau tidak mau kita harus intervensi lewat teknologi. Tidak ada cara lain dari total 39.000 sumur sampai 40.000 sumur kita itu yang beroperasi hanya 17.000 sampai 18.000 sumur. Selebihnya idle weld karena udah tua nah ini kita kerja samakan,” jelasnya.
Selain langkah terobosan itu, yang diusulkan adalah mempercepat pelaksanaan sumur-sumur yang sudah masuk plan of development (POD), dan Kementerian ESDM akan segera membuka tender untuk 110 blok minyak dan gas (migas) baru guna memperkuat ketahanan pasokan energi.
Bahlil menegaskan bahwa percepatan eksekusi, investasi teknologi, dan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta harus berjalan beriringan, seperti beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 menjadi contoh konkret.
“Beroperasinya RDMP Balikpapan menghasilkan 5 juta kiloliter (KL) bensin dan 3,9 juta KL solar, maka tahun (2026) ini dengan program B40 tidak lagi kita melakukan impor solar dan ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita,” tutur Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
“Swasembada energi sendiri merupakan salah satu pilar Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kebijakan ini menargetkan optimalisasi sumber daya energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
