Pemerintah Indonesia juga dikabarkan berencana mengirimkan sebanyak 8.000 personel TNI ke wilayah Gaza sebagai bagian dari misi tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal menegaskan pengiriman pasukan ke Gaza bukanlah perkara sepele. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan daerah konflik aktif yang sangat berbahaya bagi keselamatan prajurit TNI.
“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik dari sisi strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko. Potensi gesekan dengan pasukan perlawanan di Gaza sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan,” ujar Deng Ical, sapaan karibnya, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menekankan, keputusan sebesar ini harus melalui pembahasan matang dan transparan. Untuk itu, Komisi I DPR RI perlu menggelar pertemuan khusus dengan Kementerian Pertahanan guna membahas secara detail rencana pengiriman pasukan tersebut.
“Pertemuan ini penting agar publik mengetahui secara jelas tujuan, mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta skema perlindungan bagi prajurit kita. Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat,” tegasnya.
Deng Ical juga menyoroti pernyataan Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang menyebutkan bahwa ISF akan dikerahkan ke lima sektor, dengan masing-masing sektor ditempatkan satu brigade. Dalam jangka pendek, pasukan akan difokuskan ke sektor Rafah bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan kepolisian.
Sementara dalam jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12.000 personel kepolisian serta 20.000 tentara ISF. Menurut Deng Ical, rencana tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait kedaulatan rakyat Gaza.
“Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sumber utama konflik dan kehancuran di Gaza adalah agresi Israel yang hingga kini masih terus berlangsung. Seharusnya ISF memastikan Israel tidak lagi menyerang dan menjajah Gaza maupun Palestina secara keseluruhan.
“Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” tegasnya.
